Audiens Pengurus LP3BH Manokwari bersama Jajajar Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua Barat di Kantor Kanwil setempat, Selasa (6/11/2018)
Audiens Pengurus LP3BH Manokwari bersama Jajajar Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua Barat di Kantor Kanwil setempat, Selasa (6/11/2018)
Tanah Papua

LP3BH Manokwari Wujudkan Papua Barat Zona Damai

Bagikan ini:
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares

MANOKWARI,sorongraya– Untuk mewujudkan Provinsi Papua Barat sebagai Zona Damai, maka Tim Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari melakukan audiens dengan Pimpinan dan jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Papua Barat  di Kantornya, Selasa 6 November 2018.

Dalam pertemuan yang berlangsung akrab tersebut, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy selaku Penanggung Jawab Program menjelaskan tentang langkah-langkah dari Program Pendidikan Hukum dan HAM yang tengah dijalankannya dalam kerangka kerjasama dengan dukungan dana dari Yayasan Tifa (Tifa Foundation) di Jakarta.

Berkenaan dengan itu pada bulan September 2018 telah dilaksanakan Workshop untuk membangun pemahaman bersama tentang tema membangun perdamaian di wilayah Provinsi Papua Barat.

Dalam kegiatan workshop tersebut LP3BH telah menghadirkan para narasumber dari kalangan akademisi/perguruan tinggi, pemerintah dan institusi keamanan seperti Polda Papua Barat.

“Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi workshop tersebut, maka dilaksanakan audiens kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat dan Kantor Kemenkumham Provinsi Papua Barat” Kata Yan Warinussy

Menurut Koordinatot Program LP3BH Manokwari, Andris Wabdaron kegiatan audiens ini masih akan dilakukan dengan Gubernur Papua Barat, DPR-PB, Polda Papua Barat dan Kodam XVIII/Kasuari.

Untuk maksud tersebut, LP3BH sudah mengajukan surat resmi perihal permintaan audiens dan baru mendapat kepastian audiens dengan DPR Papua Barat pada Rabu 7 November 2018, sementara audiens dengan MRP Papua Barat belum lama ini, LP3BH Manokwari mendorong perlunya dibentuk Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Manokwari,Papua Barat dalam tahun 2018 ini.

“Hal ini urgen karena merupakan implementasi amanat pasal 45 UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Hal yang sama juga diangkat dalam audiens dengan jajaran staf Kantor Kemenkumham Provinsi Papua Barat hari ini” ucap Andris.[***]


Bagikan ini:
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.