Kota Sorong,sorongraya.co- Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Muhammad Syarifuddin, Selasa lalu memimpin pelaksanaan launching Aplikasi Sistem Informasi Pelacakan Aset Cepat dan Efektif atau Si PACE.
Melalui siaran pers yang diterima semalam, Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Barat, Indra Thimoty menyebut bahwa pembuatan aplikasi berbasis website yang terintegrasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat ini diparakarsai oleh dirinya yang saat ini sedang menjalani Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan V Tahun 2024 yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
Indra mengaku, tujuan pembuatan aplikasi ini dalam rangka Optimalisasi Pelacakan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Selain itu, lanjut Indra, dapat meningkatkan pengembalian atau pemulihan aset dan kerugian keuangan negara sehingga penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi berkualitas dan meningkatkan penerimaan PNBP yang masuk ke negara.
” Ini merupakan representasi dari langkah progresif yang telah diambil oleh Kejaksaan RI dengan mengubah paradigma penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara,” tuturnya.
Indra menambahkan, upaya tetsebut merupakan bagian dari penegakan hukum yang berorientasi pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadi berorientasi pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.
” Salah satu upaya dalam memaksimalkan pengembalian aset dan kerugian keuangan negara adalah dengan mengoptimalkan proses pelacakan aset,” ujarnya.
Lebih lanjut mantan Kasi Pidsus Kejari Sorong itu mengatakan, pelacakan aset memiliki peran yang sangat penting, sebelum aset-aset tersebut disembunyikan atau dipindahtangankan.
” Dengan dilakukannya pelacakan aset, seluruh harta kekayaan pelaku dapat diketahui keberadaannya untuk dapat segera dianalisa dan ditindaklanjuti dengan dilakukannya pemblokiran dan atau penyitaan dalam rangka pengembalian atau pemulihan kerugian keuangan negara,” tutupnya.
