SORONG,sorongraya.co- Menanggapi pernyataan Ketua Komisi II DPR RI Doli Ahmad Kurnia Tanjung beberapa waktu lalu saat berkunjung ke Kota Sorong, yang seolah-olah kaget lantaran di lokasi yang akan dijadikan pust pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya belum ada kantor Gubernur dinilai kurang tepat.
” Pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya telah diatur di dalam Keputusan Presiden (Keppres). Anggarannya dari APBN dan pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PUPR,” kata Juru Bicara Dewan Masyarakat Adat Doberay, Aristoteles Kambu, Rabu, 12 Juni 2024.
Aristoteles menambahkan, Penjabat Gubernur hanya menyiapkan lahan beserta dokumennya.
Ia juga mengatakan, soal isu miring bahwa batu penanda dimulainya pembangunan pusat pemerintahan Papua Barat Daya hilang, itu hanya dinamika di tahun politik.
” Ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja diboncengi berniat mengganggu,” ujar Aristoteles.
Jubir dewan masyarakat adat Doberay itu menilai bahwa penjabat gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad berhasil memimpin provinsi ini.
Sejumlah program kerja berhasil dilaksanakan, termasuk melantik pejabat Eselon II. Menyusul pelantikan pejabat Eselon III.
” Kalaupun ada kelompok atau pihak yang mengatakan bahwa itu tidak berhasil, saya pikir itu adalah pihak-pihak yang frustasi. Kelompok ini punya kepentingan di Pilgub PBD,” ujar Aris Kambu sapaan Aristoteles.
Ia menyebut, apa yang saat ini dimainkan oleh sekelompok orang sangat tidak berpengaruh sebab Muhammad Musa’ad ditunjuk langsung oleh Mendagri.
” Yang bisa mengevaluasi dan mengkritisi kinerja Muhammad Musa’ad adalah Mendagri,” kata Aris Kambu.
Lebih lanjut dikatakan Aris Kambu, indikator keberhasilan Muhammad Musa’ad terlihat dari keberhasilan pelaksanaan program kerja.
Disisi lain, apa yang disampaikan oleh Paulus Syufan soal penjabat gubernur PBD melakukan pembohongan publik terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, turut dikritisi Aris Kambu.
Menurutnya, yang bersangkutan tak paham soal alokasi DBH Migas. Jangan kita bawa pemikiran yang boleh dikata sesat ke dalam pemerintahan.
” Sebagai seorang intelek gunakanlah bahasa yang baik sebab kita berhadapan dengan orang yang memiliki integritas tinggi,” ujar Aris Kambu.
Ia juga mengecam pernyataan-pernyataan yang sengaja mendiskreditkan pemerintah provinsi Papua Barat Daya tak berhasil melaksanakan program kerja.
