SORONG,sorongraya.co-Penjabat Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard E. Rondonuwu, memimpin rapat koordinasi terkait perkembangan kondisi daerah rentan konflik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Kantor Wali Kota Sorong, Selasa 29 Oktober 2024.
Rakir dihadiri oleh perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sorong, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota (Wakapolresta) Sorong, dan Ketua KPU Kabupaten Maybrat.
Fokus diskusi adalah pemetaan potensi konflik yang mungkin terjadi, khususnya antar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta upaya pencegahannya.
Penjabat Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard E. Rondonuwu menekankan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah demi terselenggaranya Pilkada yang aman dan damai.
Bernhard menjelaskan bahwa hingga saat ini, kondisi keamanan di Kota Sorong tetap terkendali berkat kerja sama yang solid antara aparat keamanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Ia mengapresiasi koordinasi yang telah terjalin dan menegaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci dalam mencegah potensi konflik menjelang Pilkada.
Lebih lanjut, Bernhard optimis bahwa pelaksanaan Pilkada di daerah rentan konflik akan berjalan lancar dan aman.
Bernard mencontohkan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Presiden pada Februari 2024 sebagai indikator positif.
“Dengan belajar dari pengalaman sebelumnya, saya yakin Pilkada dapat terlaksana dengan baik di wilayah yang rawan konflik. Semua pihak harus terus menjaga komunikasi dan koordinasi demi terciptanya suasana yang kondusif,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini tidak hanya membahas potensi konflik, tetapi juga menyoroti persiapan teknis Pilkada. Pihak keamanan dan penyelenggara pemilu membahas distribusi logistik dan strategi pengamanan selama proses pemilihan. Wakapolresta Kota Sorong memaparkan data terbaru terkait persiapan Pilkada, termasuk langkah-langkah antisipasi menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul di lapangan.
Di akhir rapat, Komnas HAM menyerahkan plakat penghargaan kepada Penjabat Wali Kota Sorong sebagai bentuk apresiasi atas komitmennya dalam menjaga hak asasi manusia (HAM) selama pelaksanaan pemilu. Komnas HAM juga menyerahkan buku Standar Negara dan Pengaturan Nomor 12 tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan dalam Pemilu sebagai pedoman dalam menjaga perlindungan hak-hak warga di daerah rawan konflik.
