SORONG,sorongraya.co- Menyikapi demonstrasi yang akan di gelar selama tiga hari, 15-17 Maret 2023, kami dari DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya berpendapat tidak terlibat dalam aksi demo tersebut.
” Kalaupun ada kader KNPI yang ikut terlibat dalam aksi demo, itu adalah pribadi atau personal,” kata Caretaker Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya, Jois Kambu, Selasa sore, 14 Maret 2023.
Jois Kambu mengaku, ada tiga dasar argumentasi sehingga kami menyatakan tidak terlibat dalam demonstrasi. Pertama, Pejabat Gubernur Papua Barat Daya baru saja menjabat, artinya baru 3 bulan tentunya masih menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kesekretariatan dan juga kelembagaan.
Kedua, dari aspek pendirian sampai sejauh ini anggaran untuk Provinsi Papua Barat Daya belum ada yang. Ketiga, penyerahan P3D, yang mana mekanismenya harus melalui pusat mengingat peralihan status.
” Tiga indikator inilah, maka kami melihat, tidak ada sesuatu yang sifatnya terlalu urgen atau darurat untuk dilakukan demonstrasi,” tegas Jois Kambu.
Jois Kambu menilai, sampai hari ini penjabat gubernur welcome dan juga selalu berkomunikasi secara intens dengan tim deklarator maupun tim presidium bahkan tim percepatan pemekaran provinsi Papua Barat Daya.
” Tak perlu demo, sampaikan saja masukan kepada pemerintah provinsi Papua Barat Daya. Tidak kemudian mengobok-obok dengan sebuah gerakan,” ujarnya.
Jois Kambu mengajak, elemen pemuda dan masyarakat tentu harus memberikan dukungan penuh sehingga pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
” Saya pikir terlalu dini melakukan demo. Provinsi ini kan baru terbentuk 3 bulan, lalu peniabat gubernur masuk,” terangnya.
Sementara Ketua DPD KNPI Kabupaten Sorong, Karlos Kalasuat mengimbau, kepada rekan-rekan pemuda di Kabupaten Sorong secara khusus dan juga seluruh wilayah Provinsi Papua Barat saya untuk berpikir jernih.
” Kita harus memberikan waktu penjabat gubernur untuk mengelola pemerintahan yang baru berumur 3 bulan ini dalam rangka memberikan pelayanan ke masyarakat,” kata Karlos Kalasuat.
Dikatakan oleh Karlos bahwa evaluasi terhadap pemerintahan dilakukan apabila sudaj 6 bulan atau setahun.
” Sebenarnya melalui audiens lebih bermartabat walaupun UU meniamin dilkukannya demonstrasi,” kata Karlos.
Karlos pun menegaskan bahwa DPD KNPI Kabupaten Sorong tidak melakukan aksi artinya tidak terlibat dalam aksi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pada hari besok.
” Sekalipun ada unsur masyarakat terlebih golongan pemuda yang ikut ke sana, yang jelas dia hadir membawa diri pribadi atau individunya sebagai warga negara Indonesia tetapi yang jelas bahwa tidak membawa nama organisasi,” ungkapnya.
Karlos mengajak seluruh komponen masyarakat menjaga situasi keamanan di wilayah Papua Barat Daya terlebih kota Sorong sebagai ibu kota provinsi serta kabupaten Sorong dan kabupaten lainnya.
Menurutnya, kamtibmas ini penting mengingat situasi begini kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah situasi.
” Bagi penyelenggara pemerintahan dijarapkan tetap melakukan aktivitas pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.
