SORONG,sorongraya.co- Melihat dinamika politik yang berkembang paska Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Komisi Provinsi Papua Barat Daya dan KPU RI, soal penentuan siapa yang menjadi Ketua DPRD di Provinsi Papua Barat Daya merupakan kewenangan partai.
Banyak pihak berpendapat bahwa saudara Yosafat Kambu berpeluang menjadi Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya seperti yang disampaikan Direktur LBH Gerimis Yosep Titirloloby, yang adalah kader PDIP.
Begitu juga Paul Finsen Mayor, Caleg DPD RI yang mengusulkan Hendrik Wairara serta Caleg yang mengusulkan beberapa orang.
Menurut Wakil Sekretaris Bidang Hukum Partai Golkar Kota Sorong, Fernando Ginuni, aspirasi itu sah-sah saja.
” Kalau ada dari kader Partai Politik lain berpendapat demikian, artinya partai Golkar ini sangat luar biasa dan dapat dipercaya,” ujarnya di Kafe Do Piyo, Senin, 25 Maret 2024.
Fernando menyebut bahwa Golkar bukanlah Partai Instan melainkan Partai Kader.
” Untuk menjadi Ketua DPR ada mekanisme dan aturan dalam Tatib DPRD itu sendiri serta aturan internal partai Golkar secara berjenjang,” ungkapnya.
Terkait itu, lanjut Fernando, Golkar memiliki Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis).
” Dari sananya sudah seperti itu, jadi, yang boleh atau yang benar-benar diprioritaskan adalah mereka kader militan dan kader yang memiliki jabatan berjenjang di dalam internal partai,” terangnya.
Ia mengaku bahwa diantaranya banyaknya caleg yang ada banyak pertimbangan yang kami nilai. Pasti banyak usulan berdatangan dari DPD Kota dan Kabupaten.
” Yang paling penting DPD Provinsi pasti akan melakukan Rapat Pleno terkait pembobotan dan penilaian terhadap siapa saja caleg yang berpeluang jadi Ketua DPR Provinsi Papua Barat Daya,” kata Fernando.
Lebih lanjut alumni Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih (Uncen) ini mengatakan, penilaian yang sudah dilakukan kemudian diusulkan ke pusat.
” Disana juga akan dinilai siapa yang layak menjadi Ketua DPR Provinsi PBD,” ujarnya.
Fernando menilai, mereka yang layak menjadi Ketua DPR Provinsi PBD adalah kader yang nantinya bisa mengimbangi pemerintahan dan juga kader yang enerjik.
” Juga kader yang memiliki semangat kerja serta kader yang tidak tidak tercela. Artinya, yang berpotensi terlibat dugaan korupsi,” tegasnya.
Fernando menyebut bahwa Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya memiliki kewenangan untuk itu.
” Banyak kader militan kok yang dimiliki partai berlambang pohon beringin yang berpeluang menjadi Ketua DPR Papua Barat Daya,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara pribadi punya hak untuk mengusulkan siapa. Tentunya, tidak akan melanggar Juklak dan PO Golkar.
Pengacara besutan KAI Jamaila Sahnun Lubis ini mengimbau semua pihak yang telah memberikan usulan untuk menghargai internal partai Golkar.
” Jangan kemudian membuat kegaduhan lantaran jagonya tidak menang. Tapi marilah menghargai hak dan kewenangan dari partai Golkar,” kata Fernando.
