SORONG,sorongraya.co- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Provinsi Papua Barat Daya menggelar diskusi publik dan workshop Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGS) 2024-2026 di Rylich Panorama Hotel Sorong, Jumat, 16 Maret 2024.
Diskusi dilakukan dalam rangka menyusun RAD TPB/SDGS sebagai acuan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Papua Barat Daya, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, hukum dan tata kelola pemerintahan.
Penjabat Sekda Papua Barat Daya, Jhony Way dalam sambutannya menyampaikan bahwa terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai, di antaranya mengakhiri kemiskinan, kelaparan dan memastikan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
” Pencapaian TPB/SDGS ini membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Jhony Way menekankan bahwa Papua Barat Daya sebagai provinsi termuda di Indonesia sedang dalam proses penyusunan RAD TPB/SDGS 2024-2026.
Diharapkan penyusunan RAD TPB/SDHS 2024-2026 ini akan diikuti oleh Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya.
Sementara itu, ketua panitia Dian Komalawati menjelaskan bahwa penyusunan RAD TPB/SDGS membutuhkan 3 dokumen penting, yaitu Rencana Aksi Nasional (RAN), RAD dan Peta Jalan SDGS menuju 2030.
Hingga Januari 2023, terdapat 32 provinsi yang telah menetapkan RAD SDGS melalui Peraturan Gubernur.
” Papua Barat Daya, sebagai provinsi termuda, sedang dalam proses penyusunan RAD TPB/SDGS 2024-2026, yang saat ini dalam tahap konsultasi publik,” jelas Dian.
Dian menambahkan, tujuan workshop ini untuk memberikan pemahaman terkait pengisian matriks indikator TPB/SDGS, mendiskusikan metadata indikator TPB/SDGS Indonesia edisi II dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait draft RAD SDGS Papua Barat Daya 2024-2026.
Ia berharap, dengan adanya RAD TPB/SDGS, pembangunan di Papua Barat Daya dapat terlaksana secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dian juga mengingatkan, pencapaian TPB/SDGS ini bukan tanpa tantangan. Diperlukan kreativitas, inovasi dan kerjasama multi pihak untuk mewujudkan target-target yang telah ditetapkan.
Kegiatan workshop dan diskusi ini diikuti oleh perwakilan OPD Provinsi Papua Barat Daya, Bappeda Kabupaten/Kota se-Papua Barat Daya, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, BUMN, organisasi pemuda, dan organisasi kemasyarakatan.
