Frans Amerbay SE, Ketua DPRD Kaimana.
Tanah Papua

APBD 2018, DPRD Akan Perketat Pembahasan RKA

Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KAIMANA. sorongraya.co – Untuk memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka DPRD akan perketat pembahasan RKA APBD 2018.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay SE ketika dikonfirmasi di Kaimana, Rabu 25 Oktober 2017 lalu di kantor DPRD Kaimana. Menurutnya, yang menjadi inti dari APBD adalah ketika pendalaman dokumen APBD oleh masing-masing komisi dan juga pada saat pembahasan RKA APBD Kaimana.

“Sebenarnya yang paling penting dari pembahasan dan penetapan APBD adalah rangkaian kegiatan sebelumnya, yaitu pada saat pembahasan RKA. Nyawa APBD ada disana. Karena pada saat pembahasan RKA, komisi mendalami dan memberikan masukkan kepada rencana kerja yang sudah dibuatkan atau direncakan oleh ekskeutif. Sehingga pada saat pembahasan RKA, bisa kita ketahui program mana yang kira-kira sangat dibutuhkan masyarakat, dan program kegiatan mana yang tidak prioritas dan bisa ditunda. Sehingga penggunaan anggaran pada tahun anggaran berjalan, bisa menyelesaikan persoalan yang sedang dialami oleh masyarakat,” ungkapnya.

Kaitan dengan perencanaan program kegiatan, lanjut Frans, alokasi anggarannya harus disesuaikan dengan kebutuhan. “Untuk alokasi anggaran ini, beberapa waktu lalu sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa anggaran yang ada, tidak harus dibagi rata kepada seluruh OPD. Tetapi dibagi berdasarkan program kegiatan yang dibutuhkan. Sehingga anggaran yang digunakan pun bisa memberikan dampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementar itu, kaitan dengan pembahasan RKA dari tahun ke tahun selama ini, Frans mengungkapkan bahwa belum optimal. “Pembahasan selama ini memang belum optimal. Mohon maaf saya harus katakan ini. Karena selama ini ketika pembahasan, mungkin waktunya terlalu mepet, sehingga pendalaman oleh komisi-komisi menjadi tidak maksimal. Harusnya saat pendalaman materi dokumen yang disampaikan oleh eksekutif ini, harus dilakukan dengan baik, sehingga jangan sampai ada program kegiatan yang tidak terlalu prioritas juga masuk,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Frans, anggaran yang sudah tersedia harus bisa dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat. “Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan ini harus dilihat baik. Harus ada skala prioritasnya, sehingga efektifitas anggaran dapat tercapai, karena program kegiatan tersebut berhasil. Kalau program kegiatan yang tidak terlalu prioritas juga masuk, berarti aka nada pengurangan terhadap beberapa program kegiatan yang sebenarnya sangat urgent dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, Frans berharap agar, pada saat pembahasan RKA APBD 2018 mendatang, harus dilakukan dengan optimal. “Kami berharap agar seluruh komisi di DPRD Kaimana ini, bisa mendalami RKA OPD secara baik. Sehingga kalau ada program kegiatan yang tidak terlalu prioritas, agar bisa disampaikan kepada OPD terkait. Sehingga efisiensi anggaran dapat kita lakukan,” ujarnya berharap. [ode]


Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.