MANOKWARI, sorongraya.co – Dewan Adat Wilayah III Doberay menyoroti sekaligus mempertanyakan kinerja lembaga kultur Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).
“Kami menyesali kinerja MRPB hari ini, harapan kami MRPB jilid II bisa bekerja maksimal ternyata sampai saat ini hanyalah pepesan kosong. Apa saja yang sudah dibuat oleh MRPB? beberapa minggu lalu MRPB bikin panitia khusus (Pansus) penembakan, tapi kinerjanya mana?,” cetus juru bicara (Jubir) DAP Wil III Doberay, Timotius Daud Yelimolo melalui siaran pers yang diterima sorongraya.co, Rabu 4 Juli 2018.
Menurutnya, MRPB Jilid II telah berjalan baik, hanya saja hingga saat ini belum meghasilkan sesuatu. Untuk itu pihaknya meminta Gubernur Papua Barat segera menyikapi kondisi ini dengan memanggil ketua serta sekretaris MRPB.
“Gubernur harus mempertanyakan tanggung jawab moral MRPB terkait apa saja yang selama ini mereka lakukan. Contoh kecil saja, setiap ketemu dengan MRPB selalu saja bicara anggaran, maksudnya apa?,” katanya.
Tak hanya itu, contoh lain, baru saja pihaknya menghadiri undangan dari Amnesty Internasional terkait peluncuran hasil laporan Amnesty Internasional tentang pembunuhan orang papua yang jumlahnya hampir 100 orang di luar prosedur hukum.
Dimana Dewan Adat Wilayah III Doberay, LP3BH Manokwari, dan STIH ikut hadir, khusus menyuarakan hak-hak asasi manusia papua. Namun lagi-lagi MRPB tak mengambil bagian terkait hal ini.
“Kami bertanya ke panitia, kenapa MRPB tidak datang? ternyata panitia sudah mengundang Ketua dan anggota MRPB, tapi tidak satu pun yang datang,” beber Timotius.
“Kami minta gubernur untuk segera mengecek dan sikapi kondisi ini. Jika perlu dan ada kewenangan, gubernur mengganti orang-orang yang tidak berkompeten dalam tubuh MRPB, supaya bisa berjalan maksimal untuk mengurusi hak-hak dasar orang asli papua,” pungkasnya.(ken)
