SORONG,sorongraya.co- Untuk menunjang penyelenggaran pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Pemerintah Pusat menggelontorkan dana transfer sebesar 2,8 triliun.
” Anggaran tersebut belum termasuk bantuan dan dana hibah dari 5 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Proinsi Papua Barat Daya,” kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Agus Fatoni seusai pembukaan Rapat Kerja Kepala Daerah se Papua Barat di Hotel Vega, Rabu, 04 Januari 2023.
Agus Fatoni menambahkan, anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk daerah baru ini cukup besar. Karenanya Penjabat Gubernur Papua Barat Daya harus gerak cepat melakukan optimalisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada sehingga dapat mrngefektifkan roda pemerintahan.
” Dengan begitu kehadiran provinsi Papua Barat Daya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Muhammad Musa’ad menyampaikan, ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam raker kepala daerah, yaitu pembangunan daerah di tahun 2023, keuangan daerah hingga menyangkut kepindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 5 Kabupaten dan 1 Kota di Papua Barat Daya, juga dari Provinsi induk Papua Barat.
Penjabat Gubernur menegaskan, provinsi Papua Barat Daya harus tancap gas menyiapkan segala kebutuhan daerah agar bisa bersaing dengan daerah lain.
” Meskipun kita ini provinsi baru tapi kita tidak boleh terbelakang dari provinsi lainnya di Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan oleh Penjabat Gubernur, soal demografi yang dinilai masih terjadi kesenjangan pembangunan antara daerah. Hal itu perlu dikolaborasikan antara kabupaten dan kota.
Muhammad Musa’ad mencontohkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Sorong tentu lebih tinggi dari daerah lainnya. Makanya, butuh kerja sama dalam rangka membantu daerah yang butuh perhatian sehingga warga tidak menumpuk di satu daerah.
” Agar provinsi Papua Barat Daya lebih maju dan berkembang, sudah saatnya seluruh komponen yang ada membangun pondasi yang kuat,” kata Muhammad Musa’ad.
” Sudah saatnya kita buktikan bahwa dengan pemekaran dapat mempercepat pembangunan di provibsi Papua Barat Daya,” tambahnya.
