Gubernur Papua, Lukas Enembe,S.IP.,M.H/ Foto : Heiven Him
Politik

Soal Insiden Nduga, Pemprov Papua Bentuk Tim Investigasi

Bagikan ini:
  • 16
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    16
    Shares

JAYAPURA, sorongraya.co – Untuk menyelesaikan insiden penembakan dan pembunuhan puluhan pekerja jalan trans Papua dari PT. Istaka Karya pada awal desember lalu, Pemerintah Provinsi Papua akhirnya turun tangan dengan membentuk tim investigasi.

Tim investigasi itu turun langsung ke lokasi penembakan (TKP) untuk mencari fakta lapangan dan penyebab persoalan ini

Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP.,MH, mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, rakyat biasa menjadi korban sehingga pihaknya akan kembali rapat dan membicarakan kembali kenapa hal ini bisa terjadi.

“Kami akan membentuk tim investigasi untuk turun langsung ke Nduga guna mencegah adanya korban lagi atas peristiwa ini,” kata Gubernur Lukas Enembe di Jayapura, Rabu 19 Desember 2018 kemarin.

Lukas Enembe juga meminta kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dengan masalah yang terjadi di Kabupaten Nduga, rayakan natal dengan sukacita dan tidak mudah percaya sesuatu yang belum jelas kebenarnya.

“Jadi, masyarakat tidak usah memikirkan soal Nduga karena itu sudah tugas dari TNI, justru yang harus dijaga kini adalah jangan sampai rakyat biasa yang menjadi korban,” ujarnya.

Mantan Bupati Puncak Jaya dua perioden itu menegaskan, peristiwa Nduga tidak ada kaitannya dengan rakyat biasa sehingga pihak lain jangan mengkait-kaitkan dengan hal lain yang mengakibatkan kamtibmas terganggu

Sementara itu, Pengamat Politik Uncen Jayapura, Marinus Yaung mengatakan, Gubernur harus membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar, seperti persoalan HAM dan juga  politik, termasuk tuntutan Papua merdeka.

“Tim   ini sekaligus bertugas   menyusun rekomendasi  kepada pemerintah daerah,  baik pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat, untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar, seperti persoalan HAM dan juga politik, termasuk tuntutan Papua merdeka,”  jelas.

Menurut Yaung, pembentukan tim terpadu ini  urgen, karena,   Jakarta hingga kini  belum memberikan konsep yang tepat,  untuk menyelesaikan persoalan  HAM di Papua dan juga persoalan politik di Papua, yakni tuntutan Papua merdeka.

Dikatakannya, tim terpadu ini bertugas menuntaskan  persoalan HAM di Papua dan juga persoalan politik di Papua, yakni tuntutan Papua merdeka ini  dengan  komprehensif.

“Tak lagi parsial per kabupaten per wilayah per kelompok dan lain-lain kita mau tuntaskan  secaa bersama-sama tahun 2019,” katanya.

Tim terpadu ini  akan  menyampaikan rekomendasi kepada  pemerintah pusat tapi juga kepada negara-negara asing  yang selama ini peduli dengan Papua,  Dewan HAM PBB dan PBB,  untuk turut  mengawasi rekomendasi  yang diberikan kepada pemerintah pusat ini. [him]


Bagikan ini:
  • 16
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    16
    Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.