JAYAPURA, sorongraya.co – Untuk menyelesaikan insiden penembakan dan pembunuhan puluhan pekerja jalan trans Papua dari PT. Istaka Karya pada awal desember lalu, Pemerintah Provinsi Papua akhirnya turun tangan dengan membentuk tim investigasi.
Tim investigasi itu turun langsung ke lokasi penembakan (TKP) untuk mencari fakta lapangan dan penyebab persoalan ini
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP.,MH, mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, rakyat biasa menjadi korban sehingga pihaknya akan kembali rapat dan membicarakan kembali kenapa hal ini bisa terjadi.
“Kami akan membentuk tim investigasi untuk turun langsung ke Nduga guna mencegah adanya korban lagi atas peristiwa ini,” kata Gubernur Lukas Enembe di Jayapura, Rabu 19 Desember 2018 kemarin.
Lukas Enembe juga meminta kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dengan masalah yang terjadi di Kabupaten Nduga, rayakan natal dengan sukacita dan tidak mudah percaya sesuatu yang belum jelas kebenarnya.
“Jadi, masyarakat tidak usah memikirkan soal Nduga karena itu sudah tugas dari TNI, justru yang harus dijaga kini adalah jangan sampai rakyat biasa yang menjadi korban,” ujarnya.
Mantan Bupati Puncak Jaya dua perioden itu menegaskan, peristiwa Nduga tidak ada kaitannya dengan rakyat biasa sehingga pihak lain jangan mengkait-kaitkan dengan hal lain yang mengakibatkan kamtibmas terganggu
Sementara itu, Pengamat Politik Uncen Jayapura, Marinus Yaung mengatakan, Gubernur harus membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar, seperti persoalan HAM dan juga politik, termasuk tuntutan Papua merdeka.
“Tim ini sekaligus bertugas menyusun rekomendasi kepada pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat, untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar, seperti persoalan HAM dan juga politik, termasuk tuntutan Papua merdeka,” jelas.
Menurut Yaung, pembentukan tim terpadu ini urgen, karena, Jakarta hingga kini belum memberikan konsep yang tepat, untuk menyelesaikan persoalan HAM di Papua dan juga persoalan politik di Papua, yakni tuntutan Papua merdeka.
Dikatakannya, tim terpadu ini bertugas menuntaskan persoalan HAM di Papua dan juga persoalan politik di Papua, yakni tuntutan Papua merdeka ini dengan komprehensif.
“Tak lagi parsial per kabupaten per wilayah per kelompok dan lain-lain kita mau tuntaskan secaa bersama-sama tahun 2019,” katanya.
Tim terpadu ini akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat tapi juga kepada negara-negara asing yang selama ini peduli dengan Papua, Dewan HAM PBB dan PBB, untuk turut mengawasi rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah pusat ini. [him]
