Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie.
Politik

Pansel Harus Selektif Memilih Anggota Majelis Rakyat Papua

Bagikan ini:

SORONG,sorongraya.co- Ketua Umum Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Amus Ijie mengapresiasi langkah Penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya yang sementara ini sedang melakukan seleksi.

Perlu diketahui bahwa dalam seleksi ini anggota Majelis Rakyaf Papua (MRP) diambil dari unsur perempuan, adat dan agama, dengan jumlah sebanyak 32 orang.

” Masing-masing unsur mendapat jatah sebanyak 11 kursi,” ujar Yanto Amus Ijie di Solaria, Kamis sore, 13 April 2023.

Yanto pun mengingatkan kepada Panitia Seleksi (Pansel) untuk selektif dan hati-hati dalam melakukan seleksi, khususnya seleksi adat dan perempuan.

” Harus benar-benar memerhatikan keaslian Orang Asli Papua (OAP) dari tujuh suku yang ada di wilayah Papua Barat Daya,” kata Yanto.

Lebih lanjut dikatakan Yanto, 7 suku besar inikan terdiri dari Moi Maya, Moi Klin, Moi Klabra, Abun, Maybrat, Tehit dan suku Imekko.

” Kedepan jangan lagi ada orang-orang yang “aspal” (asli tapi palsu), yang sengaja dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan wilayah 7 suku ini,” tegas Yanto.

” Jangan sampai pengalaman pahit 2017 di Papua Barat terulang kembali di provinsi Papua Barat Daya,” tambahnya. Dari unsur perempuan dan adat mengajukan orang-orang yang sengaja bukan dari wilayah adat Doberay dan Bomberay. Akhirnya masuklah gugatan ke pengadilan, hasilnya pemerintah kalah sehingga membatalkan keputusan yang ada dan melakukan pelantikan baru,” tambahnya.

Yanto berharap kepada lembaga adat yang berbadan hukumlah yang berhak merekomendasi perwakilan dari unsur perempuan dan adat. Lembaga tersebut harus terdaftar di Kemenkumhan maupun Dirjen Kesbangpol Kemendagri.

” Hal ini perlu dilakukan guna menskrining orang yang nantinya duduk sebagai wakil adat dan perempuan juga agama yang tidak terafiliasi dengan organisasi terlarang yang dapat memcederai semengat perjuangan provinsi PBD,” ujar juru bicara Tim Deklarator itu.

” Bukankah tujuan daripada lahirnya provinsi PBD untuk mensejahterakan OAP dan Orang Non Papua yang hidup di provinsi PBD ini,” tambahnya.

Yanto mengingatkan kepada 7 suku beserta sub sukunya agar tidak memberikan ruang atau pengakuan kepada orang yang bukan asli Papua.

” Negara ini sudah terlalu baik bagi kita untuk menjadi tuan di negerinya sendiri melalui Otonomi Khusus yang tidak dimiliki oleh provinsi lainnya,” ujarnya.

Yanto juga meminta kepada seluruh komponen masyarakat Papua untuk tidak menodai Otsus dengan memberikan pengakuan yang tak mendasar, yang pada akhirnya akan menciptakan konflik

” Siapa saja boleh datang dan berkarya di tanah ini, namun tidak boleh menggunakan kekuatan finansial
memengaruhi orang asli Papua untuk mendapat pengakuan dan menduduki jabatan tertentu. Kita harus saling menghargai,” tegasnya.

Dia menekankan bahwa lahirnya provinsi PBD murni perjuangan masyarakat asli maupun non Papua. Peelu diingat bahwa kursi Kepala Daerah adalah milik OAP.

” Kita harus memberikan kesempatan kepada OAP. Bagi saudaraku yang bukan asli Papua dipersilahkan berkarir melalui jalur DPR RI,” kata Yanto.


Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.