Ketua Bawaslu PB Marleny Momot saat menjelaskan seputar pengawasan pemilu dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda, KPU, Partai Politik, Toga, Toda dan Tomas, di Swisbell Hotel Manokwari. Kamis, 15 November 2018. /Foto: Kris Tanjung
Politik

Bawaslu PB Minta Tokoh Agama Batasi Komunikasi Dengan Caleg dan Parpol

Bagikan ini:
  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    18
    Shares

MANOKWARI, sorongraya.co – Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Barat, Marleny Momot meminta Tokoh Agama (Toga) membatasi komunikasi dengan para Calon Legislatif (caleg) atau Partai Politik (Parpol).

Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda, KPU, Partai Politik, Toga, Toda dan Tomas, di Swissbell Hotel Manokwari. Kamis, 15 November 2018.

Kepada media Marleny mengatakan, kegiatan yang digelar bertujuan menyatukan persepsi bersama menyukseskan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 yang aman damai dan sejuk. Ini juga berupa imbauan agar mencegah terjadinya perpecahan dalam Jemaat.

“Kalaupun ada pertemuan (mereka dengan caleg) jangan manfaatkan politik ini untuk memberi dan menerima sumbangan ke gereja. Apalagi menjelang natal, pasti mulai para-para caleg itu akan ikut memberi sumbangan,” kata dia

Kagiatan Rakor dihadiri langsung, Kapolda dan Waka Polda Papua Barat, Brigjen Pol Rudolf Alberth Rodja-Kombes Pol Tatang, Ketua KPU PB, Amus Atkana, Ketua Bawaslu PB Marleny Momot, Kasdam XVIII Kasuari Brigjen TNI Dedi Sambowo, Kabag Ops BIN PB Kolonel Arm Wibisono. Di Swiss-Belhotel. Kamis, 15 November 2018. /Foto: Kris Tanjung

Menurutnya, Bawaslu selain mengawasi juga mengantisipasi terjadinya transaksi Money Politik dan Black Campaign yang merupakan tanggung jawab utama.

“Kita harap masyarakat melapor jika melihat ada indikasi pelanggaran. Kita juga meminta agar para Toga batasi komunikasi dengan tokoh Parpol, dalam hal ini, kita harap peran serta masyarakat. Tetapi kalau kami (Bawaslu, red) menemukan itu, kami akan langsung menindak.

Lanjut dia mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polda Papua Barat agar bersama-sama menyukseskan pemilu damai bebas dari sogokan.

“Pihak yang memberi maupun menerima dalam hal money politik merupakan perbuatan yang melawan hukum. Kalau melanggar akan dihukum, jadi kami tidak main-main. Diharapkan peserta pemilu juga menyampaikan hal yang baik dan mendidik kepada masyarakat. Tidak mengintimidasi masyarakat dengan sesuatu yang bisa membuat perpecahan,” pungkasnya.

Kegiatan rapat koordinasi yang digelar Polda Papua Barat ini, dihadiri langsung oleh Kapolda dan Waka Polda Papua Barat, Brigjen Pol Rudolf Alberth Rodja-Kombes Pol Tatang, Ketua KPU PB, Amus Atkana, Ketua Bawaslu PB Marleny Momot, Kasdam XVIII Kasuari Brigjen TNI Dedi Sambowo, Kabag Ops BIN PB Kolonel Arm Wibisono.

Dalam rakor juga terjadi tanya jawab antara penyelenggara dan peserta pemilu maupun tamu yang hadir terkait berbagai persoalan dan solusi yang kemungkinan terjadi dalam pemilu 2019 mendatang. [krs]


Bagikan ini:
  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    18
    Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.