SORONG,sorongraya.co- Rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi Papua Barat Daya molor dari jadwal yang seharusnya. Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Barat Daya, Amus Atkana menyayangkan hal terbut.
Amus Atkana, menyayangkan molornya rapat pleno dan proses rekapitulasi yang tidak maksimal. Ia melihat adanya pertimbangan dan protes dari beberapa KPU kabupaten, serta dugaan pencoretan dan tippex pada formulir hasil perhitungan suara.
“Sebagai mantan penyelenggara pemilu selama 20 tahun, saya sangat menyesalkan proses ini,” kata Atkana. Ia mendapat laporan adanya catatan khusus di distrik Sorong Barat yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Atkana menekankan pentingnya pemilu yang bermartabat untuk menghasilkan pemimpin yang bermartabat. Ia mengingatkan bahwa hak pilih rakyat tidak boleh dirampas dan proses administrasi harus berjalan dengan baik.
“Politik sesungguhnya terjadi pada tanggal 14. Saya menilai proses administrasi ini cacat, terjadi penggelembungan, pencoretan, dan penghapusan menggunakan Tippex. Hal ini tidak boleh terjadi,” tegas Atkana.
Amus Atkana menilai proses demokrasi di Papua Barat Daya masih belum berjalan dengan baik. Ia berharap provinsi baru ini dapat menunjukkan proses yang berwibawa dan tidak merampok hak suara rakyat.