SORONG, sorongraya.co- Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 di Papua Barat Daya yang diskors pada Jumat malam 08 Maret 2024 kembali menuai polemik. Peserta pemilu dan pengamat demokrasi menduga ada permainan dalam proses tahapan pemilu di provinsi tersebut.
Amus Atkana, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Barat Daya dan peserta pemilu 2024, mengatakan bahwa pleno yang diskors hingga Sabtu pagi 09 Maret 2024 tiba-tiba diundur kembali melalui surat edaran KPU. Pleno baru akan dilanjutkan pada Minggu 10 Maret 2024 pukul 13.00 di Vega Hotel.
“Sebagai peserta pemilu dan pengamat demokrasi, saya menduga ada yang tidak beres dengan KPU Papua Barat Daya,” kata Amus.
Menurutnya, pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi. Penundaan pleno seharusnya diputuskan dalam forum tersebut, bukan melalui surat edaran.
“Etisnya, KPU Papua Barat mencabut skornya pagi ini, membuka kembali pleno, menerima pendapat dari peserta dan Bawaslu, dan baru kemudian diskors kembali,” ujar Amus.
Amus menilai surat edaran KPU tidak tepat dan inkonstitusional.
“Surat itu tidak tepat karena pleno sudah dijadwalkan untuk dibuka hari ini. Seharusnya setelah pleno dibuka dan mendapat tanggapan, baru dikeluarkan surat penundaan,” tegasnya.
Amus juga menyoroti fokus KPU pada KPU Tambrauw, Maybrat, dan Kota Sorong, khususnya di Distrik Sorong Barat.
“Saya ingatkan, tidak boleh ada melegalkan sesuatu yang tidak legal. Kami minta KPU menerapkan asas perlakuan peserta pemilu secara adil, asas kepastian hukum, dan asas non-partisan,” tandasnya.
Amus juga mempertanyakan mengapa KPU membiarkan waktu kosong pada Sabtu dan baru memulai pleno kembali pada Minggu.
“Ini membuang waktu hampir 28 jam. Ada apa dengan KPU Papua Barat Daya? Apakah masih seperti dulu dengan spirit satu suara di TPS, tapi di provinsi berbeda? Atau ada conflict of interest?” tanya Amus.
Situasi ini menimbulkan kecurigaan dan keraguan terhadap kredibilitas KPU Papua Barat Daya dalam menjalankan proses pemilu.
