kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sorong dipalang oleh pengusaha Orang Asli Papua (OAP).
Hukum & Kriminal Metro Pendidikan & Kesehatan

Pengusaha Asli Papua Palang Sepuluh OPD Milik Pemkab Sorong

Bagikan ini:

SORONG,sorongraya.co- Sebanyak sepuluh kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sorong dipalang oleh pengusaha Orang Asli Papua (OAP).

Pemalangan tersebut sebagai bentuk tuntutan pemenuhan hak pengusaha Orang Asli Papua (OAP) melalui pemerintah.

Sepuluh OPD yang dipalang antara lain Ke 10 Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kominfo, Dinas Paendidikan, Dinas Perhubungan, Dnas Perumahan Rakyat, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sorong dipalang oleh pengusaha Orang Asli Papua (OAP).

Pemalangan yang dilakukan pengusaha OAP itu mendapat tanggapan dari anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD), Ehut Kalaibin.

Menurutnya, aksi damai yang telah dilakukan oleh pengusaha OAP merupakan bagian dari upaya menuntut hak mereka yang mungkin selama ini belum diakomodir secara baik dan maksimal oleh Pemkab Sorong.

Ehut menegaskan, jika ada bagian yang telah diatur untuk pengusaha OAP, maka bagian itu harus diberikan sebagai jawaban terhadap anak asli Papua di negeri ini.

Ia pun menilai bahwa aspirasi yang disampaikan pengusaha OAP hendaknya menjadi perhatian pemarintah guna mengakomodir hak mereka di setiap kebijakan pembangunan di kabupaten Sorong.

Ehut menekankan, sebagai perwakilan kultural di MRPBD dirinya akan terus mengawasi setiap kebijakan pemerintah daerah sehingga hak tersebut harus diakomodir dengan baik dan maksimal.

Pejabat Bupati Sorong, Edison Siagian

Sementara itu Pejabat Bupati Sorong, Edison Siagian mengimbau pengusaha OAP yang ada di kabupaten Sorong harus berkontribusi terhadap penyelenggaraan pembangunan di daerah lewat APBD.

” Saya minta pengertiannya bahwa ada aturan yang sudah mengatur hal-hal yang berkaitan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Karenanya, mantan penjabat sekda PBD itu berkomitmen mempertimbangkan hal itu dengan mengutamakan pengusaha lokal.

” Bukan berarti harus tetapi semua ada syaratnya,” ucapnya.

Edison mengingatkan bahwa hak itu boleh dibicarakan namun kewajiban harus tetap dilaksanakan dengan melengkapi seluruh persyaratan untuk memenuhi kelayakan menerima paket proyek yang telah disediakan.

Ia berharap, kita bekerja sama dengan baik mulai dari pemenuhan administrasi maupun sampai dengan pertanggung jawaban paket proyek.

Usai bertemu dengan pengusaha OAP, orang nomor satu di kabupaten Sorong itu melakukan pertemuan dengan pengusaha OAP guna mengambil langkah konkret.


Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.