SORONG, sorongraya.co- Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi PBD menggelar advokasi sosialisasi dan promosi Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) di Hotel Waigeo, Jumat, 24 November 2023.
Kepala Dinkes dan KB Provinsi PBD, Naomi Netty Howay, mengatakan bahwa keluarga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan nasional. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama, mulai dari anak usia dini sampai dewasa.
“Berhasil atau tidaknya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tergantung dari peran keluarga,” kata Naomi.
Diketahui, jumlah keluarga di Indonesia sebesar 68,4 juta keluarga. Dalam mengukur pembangunan keluarga di Indonesia, pemerintah telah memiliki Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang dapat memberikan gambaran peran dan fungsi keluarga di Indonesia untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
Target nasional IPK di tahun 2022 sebesar 57,00. Sedangkan target yang harus dicapai sampai tahun 2024 yaitu sebesar 61,00 dengan kategori berkembang.
“Agar target tersebut bisa tercapai maka sangat diperlukan sosialisasi, advokasi dan promosi IPK secara terencana dan terpadu kepada semua pemangku kepentingan, ditingkat pusat sampai ke tingkat daerah agar perumusan kebijakan dan implementasinya tepat sasaran yaitu keluarga,”ujarnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi PBD dilaksanakan oleh Dinkes PBD dan OPD pengendalian penduduk dan KB kabupaten/kota. Adapun program kegiatan pengendalian penduduk dan KB diarahkan melalui upaya-upaya berupa,Pengaturan kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi modern,Pendewasaan usia perkawinan dan Peningkatan kualitas keluarga.
Untuk mengukur peningkatan kualitas keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah meluncurkan indeks untuk mengukur pembangunan keluarga Indonesia yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang meliputi tiga dimensi yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan.
“Pentingnya sosialisasi IPK kepada stakeholder dari tingkat pusat sampai ke daerah agar perumusan kebijakan dan implementasinya tepat sasaran yaitu keluarga,” tutur Naomi.
Maksud kegiatan pertemuan ini adalah untuk membantu pemerintah provinsi PBD dalam memberikan gambaran secara jelas mengenai peran dan fungsi keluarga serta terwujudnya keluarga berkualitas, dengan tujuan agar perumusan kebijakan dan implementasinya tepat sasaran yaitu keluarga yang pada akhirnya berdampak terhadap penurunan angka prevalensi stunting.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai stakeholder, baik dari pemerintah, akademisi, maupun organisasi masyarakat.
