Yohana Yambise, Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Yohana Yambise, Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nasional

Yohana Yembise: Perempuan dan Anak Kerap Menjadi Korban Konflik Agraria

Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, sorongraya.coMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise membuka diskusi pPublik tentang ‘Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak dalam Konflik Agraria yang kerap terjadi di Indonesia. Jakarta 15 Agustus 2018

Berpotensi menjadi sasaran kekerasan akibat problem agrarian seperti penangkapan tentu menimbulkan trauma tersendiri bagi perempuan khususnya anak, selain itu dalam upaya Penyelesaian konflik perempuan dan anak-anak tidak menjadi perhatian atau dilibatkan

“Ini harus menjadi perhatian penting bagi kita semua untuk melindungi perempuan dan anak,”ujarnya

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 terjadi 1.361 konflik agraria di Indonesia. Konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 keluarga dengan perempuan dan anak terkena dampak paling besar.

“kekerasan tentu menimbulkan dampak yang berbeda dan trauma tersendiri bagi perempuan, dalam upaya penyelesaian konflik biasanya perempuan dan anak tidak menjadi perhatian penting dan dilibatkan,” imbuhnya

Menurut Yohana Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2014 telah mengamanatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran. Diamanatkan pula dalam Perpres tersebut untuk memberi pelayanan kebutuhan dasar dan spesifik terhadap perempuan dan anak dalam penanganan konflik

“Namun dalam penerapannya dinilai masih belum maksimal sehingga memicu ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender padahal ini merupakan masalah bersama,” pungkasnya

Penyelenggaraan diskusi publik ini selain bertujuan untuk mempromosikan peran perempuan sebagai agen perubahan juga adanya peningkatan dalam penyelesaian konflik agrarian untuk menyusun upaya-upaya inovatif untuk mendorong serta pengkajian ulang atas kebijakan pemerintah pusat hingga daerah agar berperspektif gender mendorong hak-hak perempuan terpenuhi dalam konflik sosial bermanfaat terutama dalam pertanahan. [dwi]


Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.