MANOKWARI,sorongraya.co – Guna melindungi kawasan konservasi di kepala burung Cenderawasih, Pemerintah Provinsi bersama mitra pembangunan Conservation International (CI) Indonesia menggelar lokakarya tentang pengusulan pakta integritas bentang darat dan laut Papua Barat.
Berlangsung di ruang Mansinam Swiss Belhotel Manokwari, lokakarya yang digelar, diikuti sebanyak 73 peserta entitas penerima dana hibah Blue Abadi Fund (BAF) dan dihadiri berbagai Narasumber lintas sektor.
Dalam pemaparannya, Senior Director Marine Program dari Conservation International (CI) Indonesia, Dr. Victor Nikijuluw mengatakan, pengusulan pakta integritas ini sebagai pegangan untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum di lapangan sekaligus menjadi dasar untuk program kedepan.
Menurutnya, pengelolaan dan memanfaatkan konservasi dilakukan dengan baik, sekitar 4,6 juta hektar kawasan konservasi yang berada di wilayah hukum papua barat yaitu, Raja Ampat, Kaimana, Fakfak, dan Tambrauw. Meski begitu, penegakan hukum tindak pelanggaran perairan dan perikanan sering terabaikan dengan kurangnya penegakan hukum di lapangan.
“Sebagai pegangan untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya di lapangan sekaligus menjadi dasar untuk program. Saya berharap ada sesuatu yang kita hasilkan hari ini,”kata Viktor melalui Press Release yang diterima sorongraya.co Selasa sore, 12, Maret 2019.
Dikatakan, terkait konservasi yang merupakan inisiatif disadari sebuah paradigma bahwa masyarakat Papua Barat hidupnya bergantung kepada alam yang menyediakan sumber sandang, pangan, dan papan. Prinsip-prinsip inilah yang termaktub dalam deklarasi pada tahun 2015 mencakup, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati, pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara berkelanjutan.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Drs. Nataniel D. Mandacan, M.Si., yang mewakili Gubernur Papua Barat menyampaikan, jika memandang perairan yang ada di Papua Barat ini sangat penting untuk generasi yang akan datang sebagai pembangunan berkelanjutanlah yang diinginkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat keseluruhannya.
“Mengingat, tahun 2015 deklarasi yang dilakukan menetapkan papua barat sebagai provinsi konservasi telah mengisyaratkan tentang pengelolaan bentang darat dan bentang laut yang terintegrasi.
Menurut Natanael, sekarang ini Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang menanti pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Pembangunan berkelanjutan. Berharap, penandatanganan pakta integritas nantinya dapat memperkuat efektivitas terkait upaya-upaya penegakan hukum di wilayah papua barat yang bersinergi antar-instansi merupakan manifestasi simbolis sebagai sebuah provinsi konservasi yang mendeklarasikan SDA berbasis masyarakat.
Jadir dalam lokakarya tersebut, Kepala Dinas Hukum (Kadiskum), Kolonel Laut, KH Ida Kade Sadnyana, SH., MH., yang mewakili Panglima Komando Armada (Koarmada) III, Direktur Polisi Air dan Udara (Polairud) Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat, Kombes Pol. Roy Hutton Marulamrata Sihombing, S.I.K., dan Letkol. Infanteri Daniel E. S. Lalawi selaku Wakil Asisten Teritorial mewakili Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Maluku dan Papua, perwakilan dari Satuan Polairud Polda Papua Barat, Kepala Biro Hukum Pemprov Papua Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari. [dwi]
