MANOKWARI,sorongraya.co– Ketua Badan Kehormatan DPD Republik Indonesia, Mervin Irian Sadipun Komber meminta pemerintah daerah menyikapi secara serius soal tapal batas wilayah antara Kabupaten Fakfak dan Kaimana.
“Saya minta Pemerintah Daerah kabupaten Kaimana melalui Bupatinya untuk serius terkait masalah tapal batas Kaimana dan Fakfak,” kata Mervin Komber melalui press release yang diterima sorongraya.co, Sabtu 19 Mei 2018
Pernyataan tegas Mervin soal tapal batas antara wilayah Kabupaten Fakfak dan Kaimana, mengingat ke depan akan ada persoalan yang muncul, jika satu atau lebih perusahaan yang pengelolaan sumber daya alamnya berada di areal tapal batas wilayah Fakfak dan Kaimana.
“Pemerintah Daerah harus segera melakukan upaya serius dalam penyelesaian soal masalah tapal batas ini, sehingga tidak menimbulkan pertentangan diantara masyarakat, yang nantinya masyarakat yang menjadi korban dan pihak yang dirugikan,” tegas Mahasiswa program Doktor ini
Dia juga mengaku, bahwa dirinya sudah menyampaikan hal ini kepada masyarakat saat ke berkunjung Kabupaten Fakfak beberapa waktu lalu.
“Jadi saya sampaikan bahwa ada batas wilayah adat dan ada batas wilayah pemerintah. Bisa saja wilayah adat itu masuk sampai ke wilayah administrasi pemerintahan kabupaten lain, sehingga menurut saya urusan wilayah adat itu urusan internal tapi urusan pemerintah yah dua kabupaten ini harus bersepakat letaknya dimana. Karena kalau satu atau dua waktu ke depan sumber daya alam itu dikelola, sebagai contoh Air Kiti-Kiti, saat ini sudah mulai kisruh,” tegas dia.
Dalam keterangannya, dia pun mengatakan, Bupati Drs. Matias Mairuma sebelum mengakhiri kepemimpinannya diharapkan segera selesaikan persoalan tapas batas ini. “Kalau Kaimana dengan Timika sudah jelas, nah yang belum jelas ini antara Fakfak dan Kaimana,” tegas Mervin Komber yang juga Ketua Badan Kehormatan DPD RI.
Sebelumnya, Plt. Kepala Bagian Pemerintahan pada Setda Kaimana, Antony Way, S.STP dalam keterangannya mengaku, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Papua Barat sebagai mediator untuk penyelesaian persoalan tapal batas antar kabupaten.(ken)
