Warga Sanggeng Membentuk Tim Satgas Terkecil Pencegahan Covid-19. [foto: adlu-sr]
Metro

Warga Sanggeng Ancam Lakukan Penjarahan Jika Pemerintah Tidak Punya Solusi

Bagikan ini:

MANOKWARI, sorongraya.co – Bahaya Corona Virus Disease (Covid19) kini mulai disadari oleh warga di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat. Hal itu menjadi dasar para pemuda di pemukiman yang tergolong padat penduduk itu kemudian membentuk satuan tugas terkecil pencegahan Corona Virus atas kesadaran bersama.

Meski demikian warga Sanggeng yang kerap dilebeli sebagai kawasan zona merah itu meminta dukungan pemerintah, terutama kebutuhan pokok dan alat pelindung diri berupa masker dan fasilitas cuci tangan.

“Kami membentuk satuan tugas ini berdasarkan kesadaran bahaya virus corona yang saat ini melanda dunia termasuk di Manokwari,” kata Korneles Yenu, Ketua Satuan Tugas Kelurahan Sanggeng.

Dia mengatakan, kesadaran warga ini jangan kemudian diabaikan oleh Pemerintah Daerah. Perlu ditindak lanjuti dengan memberikan kebutuhan dasar warga serta jaminan keselamatan atas bahaya virus corona yang menjadi ancaman setiap saat.

“Pemerintah bukan hanya sekedar memberikan imbauan agar masyarakat tetap tinggal di rumah, tapi harus ada langkah konkret guna mengatasi persoalan sosial,” katanya.

Yenu mengungkapkan, belum ada langkah nyata dari pemerintah daerah untuk mengidentifikasi warganya jika terjadi persoalan kekurangan pangan ketika warga diminta tinggal di rumah.

“Warga di Sanggeng sebagian besar bekerja sebagai pekerja serabutan atau pekerja harian. Jika mereka diminta tinggal di rumah, harusnya pemerintah menyediakan kebutuhan pangan selama waktu tertentu. Jika pemerintah tidak mempunyai solusi, maka dengan keadaan terpaksa warga pasti akan melakukan penjarahan karena hal ini menyangkut isi perut,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Karang Taruna Sanggeng, Roby Kambu mengatakan, kondisi yang ada di Manokwari pasca pandemi virus corona jangan di pandang sebelah mata oleh pemkab Manokwari.

Roby mengakui, Sanggeng ini di cap sebagai zona merah. Jangan sampai mereka diminta tinggal dirumah tetapi tidak ada solusi. Ini bisa menjadi bumerang terutama menyasar objek seperti pasar dan pertokoan.

Robby justru memiliki istilah lain dalam pembentukan tim pencegahan covid19 sebagai ancaman manusia. “Saya justru menyebut ini sebagai program kematian masal jika pemerintah lambat mengatasinya,” pungkasnya.

Dia berharap, langkah positif yang sudah di ambil oleh pemuda Sanggeng dengan membentuk tim di lingkungan terkecil itu sebaiknya direspon pemerintah agar menghadirkan solusi nyata.

“Jangan sampai pemerintah menunggu ada yang sudah meninggal baru mengambil langkah. Apalagi meninggal bukan karena kena terinfeksi virus corona melainkan meninggal karena kelaparan,” ujarnya.

“Sebaiknya Pemprov Papua Barat dan Pemkab Manokwari tidak gembar-gembor di media massa soal anggaran penanganan covid 19. Anggaran yang disiapkan provinsi 50 miliar, sedangkan kabupaten Manokwari 15 miliar. Anggaran tersebut harus dirinci secara jelas penggunaannya,” kata Yan Hendrik Saiduy, salah satu pemuda Sanggeng.

Yan mempertanyakan anggaran yang begitu besar katanya untuk pengadaan perlengkapan medis. Namun, sejauh ini peralatan medis yang dikirim merupakan bantuan dari Kementrian Kesehatan. Lantas bagaimana dengan anggaran yang sudah dialokasikan tersebut. Pemprov Papua Barat dan kabupaten Manokwari harus transparan.

Yan menyarankan sebaiknya anggaran puluhan miliar itu dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat. “Toh, peralatan medis telah diberikan oleh Kementrian Kesehatan,” tutur Yan.

Tak hanya itu, Yan pun menyoroti kelayakan ruang isolasi yang dimiliki RSUD Manokwari. Ruang isolasi yang dipergunakan untuk merawat pasien virus corona dinilai tidak representatif. Berbanding terbalik dengan ruang yang dipakai tim pencegahan covid 19 di hotel berbintang, itukan boros anggaran. Disisi lain masyarakat diminta tinggal di rumah saja meninggalkan rutinitas demi mencegah corona, tanpa ada solusi.

“Jangan bersikap elitis, sebaliknya peka terhadap keadaan yang ada jangan sampai muncul masalah sosial sehingga pemerintah menjadi sasaran masyarakat,” ujarnya. [adl]

editor: Junaedi


Bagikan ini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.