WAISAI,sorongraya.co – Menempati posisi keempat terbaik Nasional di tahun 2018, kembali di tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menjamin sebanyak 15 Ribu Iuran BPJS Ketenagakerjaan baik pekerja dan non pekerja bukan penerima upah.
Hal ini diwujudkan dengan digelarnya rapat antara Pemerintah yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat bersama Badan Pengawasan Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan dan dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait koordinasi dan evaluasi pelayanan terpadu pengawasan jaminan sosial yang berlangsung di Balai Wayag lantai I Kantor Bupati Waisai. Rabu, 30 Januari 2019.
Dalam sambutannya Sekda menyampaikan apresiasi kepada BPJS ketenagakerjaan cabang raja ampat yang dianggap telah melakukan pengendalian gratifikasi dengan baik, dimana di tahun 2018 kabupaten raja ampat menduduki peringkat keempat Nasional.
“Hal ini kita sudah bahas ini juga secara bersama di sorong beberapa waktu lalu, kita mendapat prioritas untuk maju lagi sebagai nominasi kabupaten terbaik di tahun 2019 ini, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda), Namun, tidak dipungkiri kalau Kabupaten Sorong termasuk pesaing kuat untuk raja ampat, kita berharap OPD terkait menindaklanjuti hal-hal yang mungkin belum bisa kita penuhi, di tahun lalu” kata Yusuf
Menurut Yusuf, pemerintah raja Ampat sangat responsif dalam melindungi kesehatan para pekerja dan non pekerja bukan penerima upah, terbukti iuran BPJS dituangkan dalam Perda No 11 Tahun 2017. “Tahun 2018, Pemda menanggung iuran BPJS sebanyak 10 ribu orang dan tahun 2019 ini akan kita tingkatkan menjadi 15 ribu orang,” tuturnya.
Senada disampaikan kepala BPJS Ketenagakerjaan Raja Ampat, Mintje Watu bahwa pencapaian yang telah dilalui BPJS cabang raja ampat sangat luar biasa, meski begitu pihaknya akan berusaha sebaik-baiknya dan mempertahankan nominasi agar daerah yang dikenal dengan kabupaten bahari tetap menjadi yang terbaik.
“Kita berharap semoga di tahun ini adanya peningkatan lagi yaitu mendapat posisi 1 Nasional,” tuturnya.
Lanjutnya, program BPJS di raja ampat sangat baik berjalan, bagi pekerja yang rata-rata masih aktif tentunya dilindungi dengan program jaminan kesehatan. Menurutnya, pemerintah sangat responsif akan kesehatan para pekerja.
“Jadi, jika ada masyarakat raja ampat yang mengalami kecelakaan seperti, nelayan, petani mereka tinggal datang ke BPJS mengecek apakah terdaftar sebagai peserta BPJS atau tidak, kalau terdaftar langsung kami bayar santunannya,”jelasnya.
Mintje berharap, pemerintah raja ampat agar tetap konsisten karena sistem ini sudah berjalan dengan sangat bagus, dimana sekarang ini kabupaten raja ampat menjadi kabupaten percontohan bagi daerah lain di Indonesia karena adanya Perda yang menjamin kesehatan masyarakatnya.
“Kita berharap, tahun ini kita bisa berada di posisi 1 Nasional dan bapak Bupati akan diundang ke Istana Negara untuk menerima penghargaan. Terkait kendala-kendala kita di tahun lalu, nanti akan saya sampaikan apa saja masalahnya,” tutup Mintje. [drk]
