SORONG. sorongraya.co – Pemerintah Kota Sorong saat ini telah merencanakan untuk mendesign Ruang Taman Hijau (RTH) yang dikerjakan pada tahun 2018. Ada tiga tempat yang akan dijadikan RTH.
Ketiga tempat tersebut antara lain, Terminal, Sepanjang depan Bandara Deo hingga depan Fave hotel dan Alun-alun Kota Sorong yang bertempat di depan kantor Walikota Sorong.
Kepala bidang Pembangunan Bappeda Kota Sorong, Thomas Jitmauw dalam Focus Group Discusion (FGD) yang membahas penyusunan Design Kawasan dan DED RTH P2KH, di ruang Anggrek kantor walikota sorong mengatakan, berdasarkan undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat.
RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga sebagai sarana tempat bersantainya masyarakat.
“Kami dikota sorong tidak ada ruang publik yang menunjang lancarnya membuka RTH dikarenakan kendala minimnya lahan, itu merupakan merupakan faktor utama,” kata Thojit.
Sesuai Keputusan Mentri Cipta Karya memperutukkan kota sorong membuka ruang lahan terbuka hijau seperti yang telah di lakukan kota-kota besar yang lain, karena RTH yang baik secara alami (telah ada) ataupun buatan diharapkan dapat menjalankan beberapa fungsi, yaitu Fungsi Ekologis Sebagai Paru-Paru Kota, Pengatur Iklim Mikro, Sebagai Peneduh, Memberi Oksigen, Penyerap Air Hujan, Penyedia Habitat/Satwa, Penyerap Air ke Tanah, serta Penahan Angin.
“Warga kota sorong butuh itu, hanya saja kami mengalami kendala lahan, maka tiga area tadi yang akan dijadikan ruang taman hijau, itu keputusan Walikota Sorong,” pungkasnya.
Untuk mengerjakan semua itu dibutuhkan anggaran senilai Rp Rp 12.486.000.000.00.- yang berasal dari pemerintah pusat, sedangkan Pemerintahan daerah menyiapkan lahan untuk RTH tersebut.
“Dalam DED atau sisi perencanaan diusulkan sekitar Rp 12 milyar lebih dan akan dibawa ke Kementrian, sementara realisasi pekerjaan fisik operasionalnya itu dimulai tahun 2018 yang dalam pengerjaannya melibatkan pihak Konsultan dari PT Ekadelta,” tutur Thojit.
Pantauan media ini FGD yang berlangsung siang kemarin dihadiri sejumlah dinas terkait, PT Ekadelta, organisasi kemahasiswaan dan paguyuban di Kota Sorong. [dwi]
