SORONG, sorongraya.co – Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi tenaga medik dan paramedik veteriner se-Provinsi Papua Barat Daya. Acara ini diikuti oleh 60 peserta dari lima kabupaten dan satu kota di Papua Barat Daya. Bertempat di Vega Hotel, Sorong, pada Senin, 16 Desember 2024.
Bimtek ini bertujuan meningkatkan kemampuan serta memperbarui pengetahuan tenaga kesehatan hewan terkait pencegahan penyebaran penyakit menular seperti PMK dan African Swine Fever (ASF).
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, George Yarangga, menyampaikan bahwa tugas utama Satgas PMK adalah mengoordinasikan kolaborasi lintas sektoral dalam menangani ancaman PMK dan ASF.
“Tugas utama Satgas ini adalah mengarahkan dan mengedukasi semua pihak agar dapat berkolaborasi dalam mencegah masuknya PMK dan ASF ke wilayah Papua Barat Daya,” ujar George dalam sambutannya.
Ia menegaskan pentingnya peran petugas kesehatan hewan dalam menjaga wilayah Papua Barat Daya tetap bebas dari dua penyakit tersebut.
“Peran tenaga kesehatan hewan sangat penting untuk memastikan Papua Barat Daya tetap menjadi zona hijau, bebas dari PMK dan ASF,” tambahnya.
Sementara itu, drh. Firdiana, salah satu narasumber, menyampaikan bahwa hingga saat ini, Provinsi Papua Barat Daya masih bebas dari PMK dan ASF.
“Meski sebagian besar wilayah Indonesia telah terdampak, Papua Barat Daya masih berada di zona hijau, artinya belum ada kasus PMK atau ASF yang terkonfirmasi di sini,” jelasnya saat diwawancarai.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah telah menutup akses pengiriman babi dan produk turunannya dari seluruh wilayah Indonesia ke Papua Barat Daya untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut.
“Berdasarkan laporan, ASF sudah masuk ke Papua, salah satunya di Nabire. Karena itu, Papua Barat Daya mengambil langkah preventif dengan menutup lalu lintas hewan babi dan produk turunannya dari wilayah mana pun,” ungkapnya.
Penutupan akses ini dilakukan sebagai upaya melindungi status zona hijau di Papua Barat Daya.
“Tidak diperbolehkan ada produk ternak babi yang masuk dari wilayah mana pun karena kita belum pernah mengalami kasus sejak wabah ini muncul di Indonesia,” tegasnya.
Mengenai kebutuhan daging di Papua Barat Daya, drh. Firdiana memastikan tidak ada kendala berarti. Masyarakat setempat lebih banyak mengonsumsi ikan dibandingkan daging sapi atau babi.
“Kebutuhan daging sapi di Papua Barat Daya sejauh ini aman. Selain itu, masyarakat lebih cenderung mengonsumsi ikan. Untuk daging babi, kita masih menggunakan babi lokal dari wilayah Sorong,” tutupnya. .
