Ekonomi & BisnisMetroNasional

Saadiah Uluputty Nilai Anggaran Ketahanan Pangan dan Perlindungan Petani Belum Menjadi Prioritas Fiskal Yang Nyata

×

Saadiah Uluputty Nilai Anggaran Ketahanan Pangan dan Perlindungan Petani Belum Menjadi Prioritas Fiskal Yang Nyata

Sebarkan artikel ini
Saadiah Uluputty, Anggota DPR RI. [foto: dok sr]

JAKARTA, sorongraya.co – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyatakan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 belum secara tegas menempatkan ketahanan pangan dan perlindungan petani serta nelayan sebagai prioritas fiskal yang nyata.

Meski capaian pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan produksi beras mendapat apresiasi, namun Saadiah menilai bahwa kebijakan anggaran belum menyentuh persoalan mendasar, terutama dalam aspek distribusi manfaat, keadilan harga, serta perlindungan struktural bagi pelaku utama sektor pangan.

Baca: Telkomsel Gelar Kompetisi Cerdas Cermat Digital “Clash of Class”

“Ketahanan pangan bukan hanya soal angka produksi dan ketersediaan pasokan, tetapi tentang memastikan petani dan nelayan mendapat keuntungan yang layak dan posisi yang kuat dalam sistem pangan nasional,” tegas Saadiah. Rabu 21 Mei 2025.

Politisi PKS ini menambahkan bahwa masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) di sejumlah wilayah dan tingginya harga beras di atas HET, menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum dirasakan merata oleh masyarakat akar rumput.

Wakil rakyat Maluku ini juga menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan perikanan agar petani tidak terus-menerus berada di posisi lemah sebagai penyedia bahan mentah.

“Tanpa kebijakan industrialisasi berbasis lokal, pelaku usaha tani akan tetap terpinggirkan dalam rantai nilai,” jelasnya.

Dalam hal ini, ia menyoroti perlunya pembangunan industri pengolahan dan distribusi pangan yang menyeluruh, serta penguatan koperasi dan UMKM sebagai pilar utama kemandirian ekonomi rakyat.

Baca juga: Soal Berita “Hoaks”, Yosep Titirlolobi Bantah Kliennya Lakukan Pelecehan Seksual

Dalam pengelolaan fiskal, Saadiah juga mengingatkan agar program-program besar seperti Koperasi Desa Merah Putih maupun pembentukan superholding Danantara diarahkan untuk memperkuat ekosistem pangan nasional, bukan hanya mengejar skala ekonomi yang besar tanpa keberpihakan pada pelaku usaha kecil.

“Saya berkeyakinan bahwa ketahanan pangan harus dibangun di atas fondasi keberpihakan fiskal yang kuat, reformasi tata kelola subsidi, dan sistem data pangan nasional yang akurat. Tanpa itu, kedaulatan pangan hanya akan menjadi jargon tanpa realisasi,” pungkas Saadiah Uluputty.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.