SORONG, sorongraya.co – Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad dinilai gagal menyatukan dualisme organisasi kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia, Papua Barat Daya.
Sekretaris DPD KNPI Papua Barat Daya, Isack F.A Yable mengatakan pasca pelantikan penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad mengaku akan menyatukan KNPI PBD yang mengalami dualisme kepemimpinan, namun hingga akhir jabatanya hal itu tak kunjung diselesaikan.
Isack mengaku jika Muhammad Musa’ad berjanji dihadapan pengurus KNPI dengan melakukan pertemuan di dua tempat yang berbeda. Pertemuan pertama dilakukan di Café Layar Gading dan pertemuan kedua dilakukan di Dry Kinder Kota Sorong.
“Jadi Pak Pj Gub sudah janji, waktu itu menyampaikan akan taat pada aturan, dimana akan menyampaikan kepada Mendagri untuk mempertimbangkan Organisasi KNPI yang punya lagailitas hukum (SK Kemenkum HAM), dan arahan proses menyelesaikan dengan pertemuan bersama diselesaikan oleh Asisten I (Pj sekda sekarang), seiring dengan berjalannya waktu tidak ada informasi atau respon baik dari pemerintah PBD,” tutur Isack kepada sorongraya.co. Rabu malam 19 Februari 2025.
Saat itu kata Isack pihaknya mencoba untuk melakukan pertemuan kembali dengan pemerintah Papua Barat Daya, namun Pj Gubernur sering tidak berada di tempat, atau melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Sayangnya, hingga melepaskan jabatanya sebagai Pj Gubernur, Muhammad Musa’ad tidak menyelesaikan persoalan tersebut.
“Beberapa kali kami mencoba menghubungi dan beraudience tapi PJ Gubernur tidak ada waktu. seiring berjalan sampailah pada saat Pileg dan Pilkada juga tak kunjung terealisasi pertemuan tersebut hingga pelantikan Gubernur Definitif,” pungkasnya.
Lebih lanjut Isack menjelaskan bahwa Pemerintah harus mendukung KNPI sebagai mitra strategis dalam pembangunan. KNPI pun tentu akan aktif berkomunikasi dengan berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat, hal ini demi terwujudnya sinkronisasi pembangunan manusia demi kemajuan daerah.
Ada beberapa hal yang menurut Isack menjadi kewajiban Pemerintah terhadap organisasi kepemudaan, yaitu pemerintah berperan mendukung KNPI sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Menjalin komunikasi yang baik antara KNPI dengan berbagai sektor pemerintahan.
Menjalin komunikasi yang baik antara KNPI dengan masyarakat serta wajib Memfasilitasi pelatihan bagi pemuda anggota KNPI, untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan berusaha.
“Pj Gub hanya berjanji namun tidak merealisasikan janjinya, jika berjalan dengan baik tentu peran pemuda sangat besar dalam melakukan pembangunan di daerah,” terang Isack.
Ia berharap dengan kehadiran Gubernur Papua Barat Daya definitive akan mampu menyatukan pemuda dan berkolaborasi dalam melakukan pembangunan di Papua Barat Daya.
