WAISAI, sorongraya.co – Pengesahan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Raja Ampat tahun 2019 pada sidang paripurna ke-V yang dilaksanakan di ruang sidang kantor DPRD sejak 14 Juli lalu, dinilai sepihak. Hal itu lantaran diduga aspirasi mereka (fraksi Golkar) tak tersalurkan alias tersumbat.
Ketua Fraksi Golkar Martinus Mambraku mengatakan, pimpinan dewan harus secara utuh memisahkan fraksi, dan mengundang fraksi Golkar untuk membahas kembali dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.
“Tidak mungkin kami berikan pandangan fraksi sementara kami sudah walk out. Dan, tidak diberikan pandangan fraksi sehingga kami anggap LKPj itu belum sah, ” ungkap Mambraku kepada wartawan, baru – baru ini.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua II DPRD Raja Ampat yang juga Anggota Fraksi Golkar, Chales A. M Imbir, ST,M. Si menyatakan, fraksi Golkar memilih walk out (keluar) dari ruang sidang lantaran pandangan politik, atau aspirasi tidak tersalurkan.
Menurut Charles, pimpinan dewan harusnya membuka ruang aspirasi karena tugas DPR adalah menyalurkan aspirasi dan melakukan fungsi pengawasan, bukan berjalan tanpa ada masukkan dari anggota.
Terlepas dari wakil ketua II, Charles meminta DPRD Raja Ampat secara keseluruhan dapat mengartikan tentang kolektif, kolegial karena didalam mengambil keputusan tidak hanya terdiri oleh satu pimpinan dewan.
“Pimpinan tidak boleh sendiri tapi harus kolektif, kolegial maka kita harus sama-sama belajar. Kemudian masukan-masukan dari anggota komisi saat rapat harus dipertimbangkan oleh pimpinan, ” ujarnya.
Charles juga mengaku siap menjalankan perintah ketua fraksi Golkar dan harus peka untuk merespon dan mengambil sikap. ” Saya prinsipnya, siap jalankan perintah ketua fraksi, dan tetap berada dibarisan fraksi Golkar, ” pungkasnya. [dav]
