MANOKWARI,sorongraya.co – Setelah dibukanya pendaftaran dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Provinsi Papua Barat, Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay kembali memberikan ultimatum Pemerintah Daerah (Pemda).
“Inni sebagai pengingat, penting sekali pemerintah provinsi papua barat untuk 12 kabupaten, 1 Kota untuk memahami dan mengerti baik bahwa kami Dewan Adat minta agar kuota 80% itu murni dan jelas itu adalah Orang Asli Papua (OAP) dan kuota 20% itu anak non asli papua yang lahir dan besar di tanah papua atau (LABEPA),”kata Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP melalui siaran pers yang diterima sorongraya.co Senin malam, 11 Maret 2019.
Menurut Vincent, selain mengutamakan kuota 80 persen untuk OAP, Pemerintah juga harus mengakomodir LABEPA dalam kuota 20% tersebut. Sebab, mereka juga harus diperlakukan sama dengan putra-putri asli papua.
“Meski LABEPA bukan putra putri asli papua tetapi mereka juga lahir dan besar di tanah ini,”tuturnya.
Fincen berharap, pemerintah harus paham akan substansi dari Otonomi Khusus (Otsus), karena apa yang ditegaskan oleh DAP merupakan bentuk keberpihakan, pemberdayaan dan perlindungan dari hak-hak yang tertuang dalam otsus.
“Jangan sampai besok ada indikasi atau dugaan permainan dibawah meja yang membuat anak-anak adat kita tersisih dan tidak lolos lalu terjadi demo dan pemalangan. Apabila itu terjadi maka pemerintah wajib bertanggung jawab. Sebab kami dewan adat sudah mengingatkan pemerintah berkaitan dengan rekrutmen CPNS ini,”tandasnya. [krs]
