MetroTanah Papua

Pemprov Papua PBD Dorong Pelayanan Perizinan yang Transparan dan Berikan Kepastian Berusaha

×

Pemprov Papua PBD Dorong Pelayanan Perizinan yang Transparan dan Berikan Kepastian Berusaha

Sebarkan artikel ini

SORONG, sorongraya.co-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlangsung di Panorama Hotel, Kamis (19/11/2026).

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Viktor Solossa, mengatakan Papua Barat Daya memiliki kekayaan dan keragaman potensi wilayah, baik di sektor kelautan dan perikanan maupun energi dan sumber daya mineral.

Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara bertanggung jawab agar memberikan nilai tambah bagi daerah, membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara adil.

Ia menegaskan, investasi yang didorong pemerintah tidak hanya berorientasi pada besarnya modal yang masuk, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, pelibatan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan pelaku usaha daerah, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan masyarakat setempat.

“Pelayanan perizinan yang mudah dipahami, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian berusaha merupakan salah satu instrumen untuk menerjemahkan arah pembangunan daerah ke dalam tindakan nyata,” ujarnya saat membacakan sambutan gubernur.

Viktor menjelaskan, pemerintah terus mendorong penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko agar proses perizinan dilaksanakan secara proporsional sesuai tingkat risiko kegiatan usaha.

Karena itu, diperlukan kejelasan persyaratan, standar, prosedur, serta pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha. Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban menyediakan informasi dan pelayanan yang mudah diakses serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ia meminta koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan perangkat daerah teknis terus diperkuat agar pelaku usaha tidak menghadapi proses perizinan yang membingungkan maupun memperoleh informasi berbeda.

“Kepada para pelaku usaha, saya mengajak agar menjalankan kegiatan usaha sesuai perizinan, memenuhi standar dan kewajiban yang berlaku, menjaga kelestarian lingkungan, serta membangun kemitraan yang baik dengan masyarakat di sekitar wilayah usaha,” pesannya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 150 pelaku usaha dilibatkan, terdiri atas 100 pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan serta 50 pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral.

Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya, Herry Widjasena, yang mewakili kepala dinas, mengatakan pihaknya memposisikan diri sebagai mitra pelaku usaha, terutama dalam memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan perizinan dan kewajiban yang berlaku.

Menurut Herry, layanan konsultasi tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk menyampaikan berbagai persoalan, baik terkait perizinan maupun kendala yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas usaha di lapangan.

“Kalau izin mereka sudah berjalan dengan baik dan aktivitas usahanya juga berjalan baik, tentu kami dukung. Tetapi kalau ada kendala, terutama menyangkut perizinan, kami siap membantu mencarikan penyelesaiannya,” jelasnya.

Ia menambahkan, DPMPTSP juga siap memfasilitasi pelaku usaha apabila menghadapi hambatan dalam hubungan bisnis maupun persoalan lain yang berkaitan dengan kegiatan investasi.

Selain itu, pelaku usaha diharapkan memiliki kepatuhan dalam melaporkan perkembangan dan aktivitas usahanya kepada pemerintah.

Herry mengungkapkan, pada 2026 tercatat sebanyak 663 pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) di Papua Barat Daya. Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk memetakan lokasi dan perkembangan kegiatan usaha di wilayah provinsi tersebut.

“Kami ingin memastikan seluruh pelaku usaha tetap menjalankan kegiatan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,” katanya.

Lebih lanjut, Herry menyebutkan DPMPTSP menyediakan layanan bantuan atau help desk bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam proses perizinan.

Bahkan, Kementerian Investasi telah membuka layanan konsultasi di enam wilayah, salah satunya di Makassar, untuk membantu penyelesaian persoalan investasi yang tidak dapat dituntaskan di tingkat kabupaten maupun kota.

Dengan adanya layanan tersebut, persoalan yang sebelumnya harus diteruskan langsung ke pemerintah pusat kini dapat difasilitasi melalui kantor perwakilan yang tersedia.

“Pada prinsipnya, kami ingin menjadi bagian dari pelaku usaha. Kalau mereka mengalami kesulitan dalam perizinan, kami siap membantu. Ini yang terus kami dorong melalui prinsip keterbukaan dan pelayanan yang baik,”tutupnya.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.