SORONG,sorongraya.co- Menanggapi wacana Pemilihan Umum di tunda dan perpanjangan masa jabatan Presiden, bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, apa yang sudah ditetapkan dan diputuskan di dalam rapat paripurna akan kita jaga dan kita rawat.
” Kalau kita mentahkan lagi keputusan tersebut mau di bawa kemana negara ini. Orang yang bicara dan memutuskan lalu mementahkan lagi, itu bagaimana. Yang lebih penting lagi aspirasi siapa yang di bawa,” ujar Anggota DPD RI dari Dapil Papua Barat, Sanusi Rahaningmas, Selasa lalu. .
Lebih lanjut menurut Sanusi, berbicara mengenai penundaan lemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, apakah lembaga terkait sudah melakukan penjaringan aspirasi seluruh masyarakat.
” Kalau penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden murni aspirasi masyarakat tidak menjadi soal. Sebaliknya, jika ini merupakan kepentingan kelompok pengusaha, saya pikir harus dipertimbangkan lagi,” kata Sanusi Rahaningmas.
Sanusi mengaku, memang kelompok pengusaha ini ada yang merasakan kesulitan bahkan yang menikmati sengaja memunculkan wacana menunda pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden. Maksudnya, agar kelompok ini tetap menikmati keuntungan mereka.
Lantas mantan anggota DPR Papua Barat pun bertanya, ada apa, kok tiba-tiba seorang yang sudah mencalonkan diri maju Capres dan sudah berkeliling kemana-mana kemudian bertemu dengan sekelompok orang lalu mengusulkan penundaan pemilu, dengan alasan kondisi ekonomi.
” Ini bukan alasan tepat dan jangan sampai ada keinginan terselubung atau memang ada kepentingan terselubung sehingga dimunculkannya wacana penundaan pemilu,” bebernya.
Sanusi bahkan menilai, saat inikan lagi viral terkait penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang, isu JHT yang lontarkan oleh BPJS. Padahal, presiden telah menginstruksikan bahwa negara ini jangan terlalu banyak aturan.
Di sisi lain banyak Menteri membuat begitu banyak aturan sehingga membuat masyarakat bingung dan susah. Mungkin ini juga merupakan bagian dari pengalihan isu agar masyarakat tidak terlalu peduli dengan masalah-masalah besar yang saat ini terjadi dan merugikan negara serta banyak koruptor yang masih bebas berkeliaran.
” Kami anggota DPD perwakilan Papua Barat tetap berkomitmen agar pelaksanaan pemilu sesuai dengan agenda yang audah diputuskan,” kata ucap Sanusi.
Dikatakan oleh Sanusi, mungkin bagi orang per orang penundaan pemilu memberikan kita waktu yang panjang untuk menyiapkan segala sesuatunya menjelang pemilihan. Namun, apalah artinya jika negara ini yang sudah memiliki aturan tapu kemusian dimentahkan lagi.
Apapun itu, jika ada permintaan dati oknum pejabat tertentu maupun ketua partai tertentu sebaiknya diabaikan saja. Pemilu tetap harus dilaksanakan tahun 2024 supaya memberikan peluang bagi anak-anak bangsa yang lain untuk bertarung.
Jika pemilu di tunda dan masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode yang enak legislatornya. Akan tetapi kita tidak menghendaki itu. Sebuah aturan yang telah di buat dan diputuskan bersama harus di jaga dan dilaksanakan secara baik.
” Bagi kami, tidak ada kata pemilu tunda, masa jabatan presiden diperpanjang. Pemilu harus dilaksanakan tepat waktu. Ini untuk kepentingan kita semua,” kata Sanusi.
