SORONG,sorongraya.co- Setelah terpilih dalam Musyawarah Luar Biasa Ikatan Keluarga Flobamora Nusa Tenggara Timur Kota Sorong pada 4 Maret 2021 lalu, Martinus Lende Mere, Sabtu (27/03/2021) dilantik sebagai ketua. Prosesi pelantikan yang berlangsung di Swiss-bell Hotel dihadiri Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, dengan adanya IKF-NTT di Kota Sorong kita ajak membangun dan berkontribusi bagi pembangunan di Kota Sorong maupun Papua Barat.
Setelah dilantik, ketua beserta pengurus IKF-NTT diharapkan segera melakukan konsolidasi organisasi seperti yang dijabarkan di dalam AD/ART, yang diturunkan oleh pengurus pusat, provinsi dan kota.
Dari sinilah dapat diketahui, mana program kerja yang sudah dijalankan pengurus sebelumnya dan mana yang belum. Sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab bagi pengurus yang baru untuk melanjutkannya,” kata Dominggus.
Orang nomor satu di Papua Barat ini pun berharap, masyarakat Flobamora, masyarakat Moi, kota Sorong, Papua Barat, Indonesia, semuanya harus tetap bersatu.
Setelah dilantik sebagai ketua IKF-NTT Kota Sorong periode 2021-2025, Martinus Lende Mere menyampaikan bahwa saat ini sedang terjadi dinamika dalam internal organisasi IKF-NTT Kota Sorong, Namun, dengan kondisi itu, tidak menghambat jalannya roda organisasi Flobamora 5 tahun kedepan.
Terkait persoalan internal Flobamora Kota Sorong saat ini, maka selaku ketua terpilih saya akan segera melakukan konsolidasi untuk membahas persoalan dimaksud. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa dinamika ini tidak akan menghambat roda organisasi kedepan,” ujar Martinus.
Martinus pun mengimbau, agar seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang ada di kota dan kabupaten Sorong kembali bersatu guna memajukan organisasi Flobamora dan ikut mendorong pembangunan daerah.
Sementara itu, Ketua IKF-NTT Papua Barat, Clinton Tallo menegaskan, terkait proposal ke provinsi Papua Barat sebesar 2 miliar rupiah, tidak ada hubungannya dengan IKF-NTT Kota Sorong. Informasi yang beredar di masyarakat sama sekali tidak benar. Makanya, harus kita luruskan.
Mengenai dualisme kepemimpinan, secepatnya kita akan duduk bersama membahasnya. Yang paling penting, ketika aturan sudah diturunkan dari pusat, itulah yang harus dijalankan,” tegasnya.
