SORONG, sorongraya.co – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Sorong secara tegas menolak dan mengecam pelaksanaan Konferensi Koordinator Cabang (Konkorcab) Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Papua Barat dan Papua Barat Daya yang digelar di salah satu hotel di Kota Sorong pada Jumat (27/6/2025).
Ketua PC PMII Kabupaten Sorong, Akbar Hidayat, dalam pernyataannya menyebut Konkorcab tersebut sebagai forum ilegal karena dinilai telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) PMII secara terang-terangan.
“Kami menolak keras Konkorcab PKC PMII Papua Barat dan Papua Barat Daya yang jelas-jelas memperkosa AD/ART di depan mata kami,” tegas Akbar, Jumat malam.
Akbar menekankan bahwa PMII bukan organisasi sembarangan, melainkan organisasi pergerakan mahasiswa yang memiliki aturan dan dasar hukum yang harus dijunjung tinggi.
“Kami bukan komunitas sembarangan. Kami adalah organisasi pergerakan, akademisi, mahasiswa. Kami punya aturan, punya dasar hukum, dan semua itu hari ini diinjak-injak,” lanjutnya.
Penolakan tersebut juga datang dari Komisariat PMII Unimuda dan Komisariat PMII IAIN Sorong yang tergabung bersama PC PMII Sorong. Mereka menyatakan ketidakpuasan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua PKC PMII Papua Barat dan Papua Barat Daya, Jufran Mahendra Rumadaul, yang dianggap tidak sah dan bertentangan dengan mekanisme organisasi.
PC PMII Sorong juga mempertanyakan keabsahan kehadiran mandataris Pengurus Besar (PB) PMII dalam forum Konkorcab tersebut. Bahkan, mereka mencurigai adanya skenario yang telah diatur sebelumnya.
“Kami mempertanyakan mandataris PB PMII yang dikirim ke sini. Apakah benar itu utusan resmi atau hanya setingan belaka?” tanya Akbar.
Ia turut menyinggung peran Ketua Bidang Ekonomi Syariah dan Produk Halal PB PMII, Romalia, yang disebut memimpin langsung jalannya forum tersebut dan dianggap melanggar etika serta moral organisasi.
Atas dasar itu, PC PMII Sorong menegaskan bahwa mereka tidak akan mengakui hasil dari Konkorcab yang telah dilaksanakan. Akbar menyatakan bahwa mereka tetap berkomitmen pada nilai-nilai dan konstitusi organisasi.
“Sampai detik ini kami akan terus memegang prinsip AD/ART, dan ini jauh lebih penting daripada kepentingan politik dan kelompok tertentu,” ujarnya.
Akbar juga meminta Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyullah Cokro, segera turun tangan untuk mengevaluasi pelaksanaan Konkorcab dan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar konstitusi PMII.
“Kami mengutuk keras PKC PMII Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kegiatan ini sangat tidak bermoral, tidak beretika, dan telah mempermalukan harkat, martabat, serta marwah organisasi,” pungkasnya dengan nada geram. (*)
