SORONG, sorongraya.co – Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sorong mendapat keluhan warga saat melakukan kunjungan di Kelurahan Soop, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pasalnya, lebih dari sebulan kantor lurah soop tidak beroperasi.
Yansen Burdam selaku Ketua RW IV mengaku jika kantor Kelurahan Soop tidak lagi beroperasi sejak tahun 2024. Akibatnya, warga di kelurahan tersebut merasa kesulitan ketika mengurusi administrasi yang berhubungan dengan kelurahan.
Kantor tersebut baru dapat beroperasi apabila ada bantuan dari pemerintah kota sorong kepada warga di pulau soop.
“Kalau mau dibilang kantor ini (lurah-red) tidak beroperasi sejak 2024, selalu begini-begini sudah. Nanti ada bantuan baru rame,” tutur Yansen kepada sorongraya.co. Rabu, 23 April 2025.
Bukan pada kepemimpinan saat ini, kata Yansen kepemimpinan lurah sebelumnya juga melakukan hal serupa. Apabila ada urusan administrasi yang berhubungan dengan kelurahan, maka warga terpaksa menyeberang ke Pulau Doom (ibu kota distrik kepulauan-red) untuk bertemu dengan lurah ataupun pegawai kelurahan.
Oleh karena itu Ia berharap Wali Kota Sorong dapat menertibkan seluruh pegawai di kelurahan agar disiplin dan melaksanakan tugas dengan baik.
“Jadi bukan sekarang ini, lurah-lurah sebelumnya juga sama. Kami harap Wali Kota Sorong yang baru ini dapat menertibkan pegawai kelurahan agar aktif kembali. Kita harap pegawai yang putra-putri asli papua bisa aktif ternyata tidak juga,” ujar Yansen.
Baca: MBG Belum Merata, Wagub Nausraw: Kabupaten Lainnya Sementara On Progres
Wakil Ketua Pansus DPR Kota Sorong, Joungky Souisa mengaku kecewa ketika menemukan kantor kelurahan soop tidak beroperasi. Padahal, masyarakat di kelurahan tersebut sangat membutuhkan perhatian pemerintah di kelurahan.
“Kita kaget saat berkunjung tidak ada satupun pegawai di kantor kelurahan, ini Kota Sorong. Disatu sisi kami melihat tidak sesuai dengan materi LKPJ yang disajikan dengan yang kami temukan di lapangan, kita lihat langsung dan ternyata tidak ada satu orang pun yang melayani masyarakat,” tutur Joungky.
Ia mengaku DPR Kota Sorong akan mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan tegas terhadap pegawai agar pelaksanaan pemerintahan di kelurahan soop dapat berjalan dengan baik.
