SORONG, sorongraya.co – Sejumlah tenaga pendidik yang bertugas di wilayah Distrik Kepulauan Kota Sorong, Papua Barat Daya, kini harus menelan pil pahit.
Fasilitas perahu motor gratis yang sebelumnya disediakan oleh Pemerintah Kota Sorong kini berhenti beroperasi, hal ini memaksa para guru untuk patungan biaya sewa perahu agar dapat ke sekolah dan menjalankan tugas mengajar.
Sejak layanan transportasi laut gratis dihentikan, mobilitas guru menuju sekolah di pulau-pulau seperti Pulau Raam dan Pulau Soop menjadi terhambat.
Baca: Satpol PP Kota Sorong Terima 20 Unit Pembatas Jalan Dari BPTB Kelas II PB
Para guru merasa terbebani secara finansial. Mereka terpaksa menyisihkan gaji pribadi untuk membayar sewa longboat reguler setiap harinya.
Salah satu guru mengaku bahwa iuran atau patungan ini merupakan jalan terakhir agar proses belajar mengajar tidak terhenti, meski hal ini sangat memberatkan operasional rumah tangga mereka.
Baca juga: Gubernur PBD Resminkan Pasar Mama-mama Papua dan Penyerahan Sarana UMKM
Sebelumnya, Pemerintah Kota Sorong meluncurkan layanan perahu gratis sebagai bagian dari komitmen peningkatan mutu pendidikan di wilayah terpencil dan kepulauan.
“Kami guru-guru kepulauan di Pulau Soop dan Pulau Raam dari Januari sampai Februari bayar ongkos perahu sendiri. Padahal tahun lalu sudah diberikan oleh Pak Wali Kota bahwa perahu untuk guru-guru kepulauan itu gratis,” tutur salah satu guru kepada sorongraya.co.
Menurut mereka, pada tahun 2025 biaya sewa perahu dibayarkan oleh dinas setiap bulan. Namun, pembayaran kepada pemilik perahu terakhir dilakukan pada Desember 2025 sebelum libur panjang. Hingga kini belum ada kejelasan lagi.
Baca juga: Pria 70 Tahun Nekat Cabuli Anak Tetangga di Rumah Korban
Akibatnya, para guru harus patungan untuk menyewa perahu. Sementara biaya sewa perahu pulang-pergi berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 350 ribu untuk sekali perjalanan. Meski berangkat bersama, sistem pembayaran tetap dihitung sewa carter.
Para guru berharap ada kepastian dan solusi dari pemerintah daerah agar mereka tidak lagi menanggung beban biaya transportasi secara pribadi, mengingat tugas mengajar di wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Yuliana Kiriho mengatakan bahwa persoalan tersebut masih dalam proses administrasi di keuangan. Pihaknya juga mengalami kendala terkait laporan internal yang belum disampaikan.
Baca juga: Pekan Ini Pelaku Dugaan Pencabulan Oknum Pegawai Bea Cukai Ditahan
Ia juga mengaku belum mengetahui secara pasti sejauh mana proses pembayaran tersebut di bagian keuangan.
“Saya juga belum tahu prosesnya sudah sampai di mana di keuangan. Itu mekanismenya ada di dinas. Semua berproses. Kita ini bukan langsung ada uang langsung bayar, tapi masih melalui tahapan administrasi,” tutur Yuliana kepada sorongraya.co. Selasa, 24 Februari 2026.
Terkait kepastian waktu pembayaran, ia menegaskan belum dapat memberikan janji. “Saya tidak bisa janji kapan pembayaran itu dilakukan, tergantung proses. Kalau prosesnya sudah selesai, pasti dibayar,” pungkasnya.
