Scroll untuk baca artikel
MetroTanah Papua

Memperjuangkan Harapan di Papua Barat Daya

×

Memperjuangkan Harapan di Papua Barat Daya

Sebarkan artikel ini
Franky Umpain, Ketua Harian LMA Papua Barat Daya.

Oleh: Franky Umpain

SORONG,sorongraya.co – Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya melalui UU Nomor 29 Tahun 2022 bukan sekadar perkara memindahkan stempel kekuasaan dari Manokwari ke Sorong.

Tiga tahun sejak dasar hukum itu diketok, PBD bukan lagi bayi dalam inkubasi birokrasi.

Kini, dengan hadirnya gubernur definitif hasil pilihan rakyat, provinsi termuda ini sedang berdiri di persimpangan yang sunyi: apakah ia akan tumbuh menjadi rumah yang hangat bagi warganya, atau sekadar menjadi proyek “bagi-bagi kursi” birokrasi yang hanya mengenyangkan elite di pusat kota.

Jebakan Seremonial dan Keroposnya Birokrasi

Memasuki tahun ketiga sejak pengesahan UU PBD, euforia pemekaran mulai luntur, berganti dengan realitas birokrasi yang pengap. Papua Barat Daya kini menghadapi ujian akut mengenai kualitas “penghuninya”.

Kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua adalah mandat suci Otonomi Khusus, namun tanpa desain pengembangan SDM yang presisi, afirmasi ini berisiko terjebak dalam sekadar pengisian kuota administratif yang hambar.

Gubernur definitif memikul beban sejarah untuk memastikan kantor-kantor pemerintahan di PBD tidak menjadi etalase kosong. Dibutuhkan langkah radikal—mengirim ASN muda ke jantung birokrasi yang lebih mapan bukan untuk sekadar pesiar dinas, melainkan untuk “mencuri” ilmu tata kelola keuangan dan digitalisasi.

Tanpa birokrasi yang tangkas, PBD hanya akan menjadi beban fiskal baru bagi Jakarta, meskipun dipimpin oleh putra daerah terbaik sekali pun.

Raja Ampat: Permata yang Terisolasi

Jika Sorong adalah wajahnya, maka Raja Ampat adalah jantung ekonominya. Namun, jantung ini berdenyut dalam ritme yang aneh.

Selama bertahun-tahun, kemewahan resor-resor eksklusif di sana seolah berdiri di atas menara gading, sementara warga lokal di seberang pulau masih bergulat dengan harga beras yang mencekik dan layanan kesehatan yang ringkih.

​Di bawah kepemimpinan definitif, PBD harus mampu mendobrak watak pariwisata yang _enclave_ ini. Tidak boleh lagi ada cerita tentang turis mancanegara yang menikmati laut kita, namun seluruh bahan pangannya didatangkan dari luar Papua.

Pemerintah provinsi punya mandat moral untuk memaksa pasar setiap hotel di Raja Ampat wajib menjadi penyerap produk petani dan nelayan lokal. Otonomi adalah tentang kedaulatan atas piring nasi warga sendiri, bukan sekadar memungut pajak dari kapal pesiar yang melintas.

Menjahit Luka di Pedalaman

Sorong boleh saja bersolek dengan pelabuhan internasional dan rencana investasi, namun bayang-bayang kelam masih bergelayut di Maybrat dan Tambrauw. Di sana, otonomi tidak diukur dari megahnya gedung gubernur di KM 16, melainkan dari rasa aman yang meresap hingga ke dapur-dapur warga.

​Hingga kini, pendekatan keamanan yang kaku sering kali menjadi duri dalam daging. Dengan legitimasi politik yang kuat, gubernur definitif punya kesempatan untuk menulis ulang sejarah hubungan antara negara dan rakyatnya.

Kehadiran provinsi baru haruslah berarti hadirnya guru yang menetap di sekolah dan tenaga medis yang siaga di puskesmas, bukan sekadar penambahan pos pengamanan.

Jika pemerintah gagal menjahit luka sosial di wilayah-wilayah sensitif ini, maka pemekaran ini tak lebih dari sekadar memindahkan titik ketegangan ke jarak yang lebih dekat.

Epilog: Jangan Menjadi Rumah Kardus

Provinsi Papua Barat Daya sedang membangun dinding-dindingnya di atas fondasi UU 29/2022. Jika ia dibangun dengan semen korupsi dan batu bata pragmatisme politik, maka rumah ini akan runtuh saat badai krisis pertama datang.

Integrasi ekonomi antara Sorong sebagai hubungan logistik dengan kabupaten pedalaman sebagai otot produksi adalah harga mati. Jangan biarkan kabupaten penyangga tetap menjadi “halaman belakang” yang terlupakan sementara kota administratifnya tumbuh menjadi metropolis yang pongah.

Pada akhirnya, Papua Barat Daya adalah ujian bagi integritas Otonomi Khusus di era kepemimpinan baru. Jika ia gagal memberikan keadilan bagi mereka yang di kaki gunung dan di tepi pantai, maka sejarah akan mencatatnya sebagai kegagalan administratif yang paling mahal. Kini saatnya berhenti merayakan kemenangan politik dan mulai bekerja untuk kehidupan

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.