SORONG. sorongraya.co – Pemilik hak ulayat marga Ani, Kabupaten Sorong Selatan mengancam untuk melakukan pemalangan di Kantor Bupati Sorong Selatan hingga waktu yang tak ditentukan.
Ancaman ini disampaikan marga Ani melalui kuasa hukum mereka Ani Dinarlala Butarbutar lantaran ketua majelis hakim tak mengabulkan permintan marga Ani saa dilakukan pertemuan di ruang utama Pengadilan Negeri kelas IIb Sorong dengan Pemerintah Sorong Selatan. Selasa, 05 Desember 2017.
Sebelumnya di tahun 2016, pemkab Sorsel sudah menetapkan anggaran ganti rugi di dalam RAPBD 2016 dan akan dilunasi tahun 2017. Namun sampai saat ini belu juga dilunasi.
“Kami marga Ani sudah sangat-sangat tidak percaya dengan lembaga kususnya Pengadilan Negeri Sorong, menurut kami Pengadilan tidak dapat mengambil sikap yang tegas sebagai satu-satunya lembaga Eksekutor yang mempunyai daya pemaksa eksekusi, tapi lagi-lagi Pemda Sorong Selatan berkali-kali melangkahi putusan eksekusi dari pengadilan Negeri Sorong,” tegas Dinar.
Sementara itu, Samsudin Angiluli meminta pengertian masyarakat untuk menjalankan putusan Pengadilan dengan menganggarkan anggaran setiap tahunnya didalam APBD. “Jika ada masyarakat yang belum menerima dalam waktu dekat ini kita akan bertemu untuk membahas lagi,” ujar Samsudin.
Kata Samsudin, Pemerintah bersama DPRD Sorsel sepakat menganggarkan Rp 5 miliar setiap tahunnya di dalam APBD. Jika kemampuan keuangan daerah dapat dibayar sekaligus, hanya saja dikuatirkan akan mengganggu program dari pemkab Sorsel.
Soal meminta pertolongan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, Samsudin Anggiluli menjelaskan bahwa hal itu merupakan usulan dari kuasa hukum marga Ani, karena menurut mereka kenapa Sorsel bagian dari Pemprov Papua Barat.
“Ya kita akan coba koordinasi dengan Pak Gubernur siapa tahu mendapat respon pisitif,” jelasnya. [jn/dim]
