SORONG,sorongraya.co-Bank Indonesia terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui puncak kegiatan Torang Muamala 2026, yang menjadi rangkaian Road to Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kamis (2/7/2026).
Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Papua Barat, Setian, mengatakan Torang Muamala 2026 merupakan penyelenggaraan tahun ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian menuju FESyar KTI, sebelum pelaksanaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di tingkat nasional.
“Papua Barat dan Papua Barat Daya menjadi bagian dari FESyar Kawasan Timur Indonesia yang tahun ini akan digelar di Lombok. Melalui Torang Muamala, kami ingin memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di tingkat daerah sebagai fondasi menuju penguatan ekonomi syariah nasional,” ujarnya.
Menurut Setian, pengembangan ekonomi syariah tidak hanya membutuhkan regulasi dan sistem yang kuat, tetapi juga partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Ia mengibaratkan pembangunan ekosistem ekonomi syariah seperti sebuah gerbong kereta api.
“Bank Indonesia dapat membangun sistem dan infrastruktur yang baik, namun tanpa pelaku usaha, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sebagai penumpang, gerbong tersebut tidak akan berjalan optimal. Karena itu, sinergi menjadi kunci agar ekonomi syariah terus berkembang,” jelasnya.
Ia menambahkan, ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Papua Barat Daya melalui pengembangan berbagai sektor strategis, seperti UMKM halal, industri makanan dan minuman, modest fashion, pariwisata halal, hingga penguatan akses pembiayaan melalui perbankan syariah.
Selain itu, Bank Indonesia juga terus mendorong pemberdayaan pondok pesantren sebagai pelaku ekonomi produktif, pengembangan wakaf produktif, serta memperluas akses pembiayaan syariah guna menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sepanjang 2026, Bank Indonesia telah menjalankan berbagai program penguatan kapasitas pelaku usaha syariah, di antaranya peningkatan jumlah sertifikasi halal bagi UMKM, pelatihan sertifikasi juru sembelih halal, serta berbagai program peningkatan produktivitas pelaku ekonomi syariah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakop Karet, yang membacakan sambutan Gubernur Papua Barat Daya, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kata Yakop, terus memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM halal melalui penguatan sertifikasi halal, perluasan akses pembiayaan syariah, peningkatan inovasi produk, serta membangun kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat.
“Kami berharap rantai nilai halal di Papua Barat Daya dapat berkembang secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pemasaran, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah,” katanya.
Yakop menjelaskan, ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, beretika, serta bebas dari praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pengembangannya juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, memberdayakan UMKM, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurutnya, sistem keuangan syariah juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih inklusif dan produktif.
“Ekonomi syariah telah menjadi salah satu pilar penting pembangunan ekonomi nasional karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip syariah,” tutup Yakop.
Melalui penyelenggaraan Torang Muamala 2026, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang mampu meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses pembiayaan, serta menghadirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Papua Barat Daya.(***)
