SORONG,sorongraya.co– Ketua Komisi IV DPRD Kota Sorong, Muhammad Saman Bugis, bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong. Bertujuan untuk menggali informasi terkait tantangan dalam pengumpulan data serta bagaimana data BPS dapat berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong. Rabu, 19 Maret 2025.
Dalam pertemuan tersebut, BPS juga memaparkan data terkait Produk Domestik Reginal Bruto (PDRB) Kota Sorong yang menunjukkan sektor perdagangan sebagai penyumbang terbesar, mencapai 22% dari total ekonomi daerah.
Hal ini menjadi acuan bagi DPR Kota Sorong dalam menggali potensi pajak dan retribusi guna meningkatkan PAD.
Menanggapi hal ini, Muhammad Saman Bugis menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong adanya kebijakan yang mempermudah BPS dalam memperoleh data yang dibutuhkan.
“Kami dari Komisi IV sangat mengapresiasi kerja keras BPS dan telah menerima berbagai informasi terkait kendala yang mereka hadapi. Kami akan mengupayakan intervensi kebijakan agar data bisa lebih mudah diakses, baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta. Selain itu, kami akan meminta rekomendasi dari Wali Kota untuk memperkuat regulasi terkait transparansi data,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Sorong, Rumila Natratilova, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi perhatian Komisi IV terhadap peran strategis BPS dalam menyediakan data statistik untuk kebijakan pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi BPS adalah kesulitan dalam mendapatkan data dari masyarakat dan beberapa instansi.
Selain itu, Rumila menekankan perlunya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat terkait pentingnya data statistik serta penertiban administrasi domisili penduduk agar kebijakan bantuan sosial dan program pemerintah lebih tepat sasaran.
“Masih ada persepsi di masyarakat bahwa memberikan data tidak memberikan keuntungan langsung bagi mereka, padahal data ini sangat penting untuk kebijakan makro yang berdampak luas. Selain itu, ada juga kendala dalam mengakses data dari beberapa OPD dan perusahaan, terutama yang datanya hanya dapat dikeluarkan oleh kantor pusat mereka,” tutupnya.
