SORONG, sorongraya.co – Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua, Provinsi Papua Barat Daya, Thomas Baru mengingatkan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu untuk tidak memberikan dukungan kepada sejumlah kelompok yang mengatas-namakan KAPP Papua Barat Daya.
Kata Thomas, kelompok yang saat ini melakukan konferensi guna memilih Ketua KAPP Papua Barat Daya adalah kelompok yang tidak memiliki badan hukum sah, alias illegal.
Baca: Soal Pajak Hotel Vega, Ini Pernyataan KPU Kota Sorong
“Mereka itu kelompok illegal, kelompok yang tidak sah dan tidak mempunyai dokumen organisasi (KAPP). Saya (Thomas Baru) adalah selaku ketua yang memiliki dokumen lengkap, terdaftar secara resmi, baik Notaris, AHU, bahkan Surat Keterangan Terdaftar di Kesbang Pol Provinsi PBD,” tegas Thomas Baru kepada sorongraya.co.
Pada kesempatan itu ia menyayangkan sikap Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu yang hadir membuka kegiatan, dan merestui lembaga illegal. Bahkan KesbangPol Provinsi Papua Barat Daya dinilai tak mampu memberikan informasi yang baik kepada gubernur, mana organisasi resmi atau tidak resmi.
Thomas menegaskan akan menempuh jalur hukum apabila pemerintah provinsi mapun kabupaten/kota se Papua Barat Daya, memberikan dukungan bahkan bantuan kepada organisasi illegal, yang mengatas-namakan KAPP Papua Barat Daya, yang bukan kepemimpinannya.
Baca juga: Pemerintah Kota Sorong Serahkan Seragam Sekolah Gratis
“Sudah pasti saya akan tempuh jalur hukum ketika pemerintah memberikan hak organisasi KAPP kepada pihak yang tidak benar. Baik gubernur, bupati/wali kota, pimpinan SKPD. Sekali lagi saya akan tempuh jalur hukum, karena saya dan rekan-rekan adalah KAPP yang sah,” tegasnya.
Oleh karena itu Thomas Baru meminta kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk melihat persoalan yang terjadi. “Pak gubernur harus panggil dan meminta untuk tunjukan dokumen mana organisasi yang sah dan yang tidak,” pungkasnya.
Berkaca pada Gubernur Papua Tengah dan Gubernur Papua Selatan yang memanggil organisasi KAPP untuk menunjukkan bukti mana organisasi yang sah dan illegal. “Gubernur Papua Barat Daya dia tidak boleh dengar informasi sepihak. Bisikan sepihak baru terjerumus dalam proses yang tidak benar, itu tidak boleh,” tutur Thomas sembari mengaku akan mengawal organisasi KAPP sampai di kabupaten/kota.
Perlu diketahui bahwa, Thomas Baru adalah ketua KAPP Provinsi Papua Barat Daya yang sah dan mempunyai badan hukum, bahkan terdaftar di Kesbang Pol Provinsi Papua Barat Daya. Saat ini Kantor KAPP Papua Barat Daya beralamatkan di Jalan Makam GTT Land, Perumahan Unimuda Residen, Blok A/03, Aimas Unit 2, Kabupaten Sorong.
Keberadaan KAPP Papua Barat Daya dibawah kepemimpinan Thomas Baru pun diakui oleh Majelis Rakyat Papua Barat Daya. Setelah memiliki badan hukum yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Thomas dan jajaran pengurus melakukan pertemuan dengan Ketua MRP di Kantor MRP PBD. Bahkan kepengurusan KAPP di Kabupaten dan Kota pun telah dibentuk.
Mengenai polemic KAPP PBD. Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Papua Barat Daya, Fatra Muhammad Soltif pun angkat bicara. Kata Fatra, Gubernur Provinsi Papua Barat Daya harus jelih dalam memberikan dukungan kepada organisasi KAPP, sehingga tidak menimbulkan perpecahan ditengah masyarakat papua, khususnya organisasi itu sendiri.
Menurutnya, organisasi KAPP yang resmi maupun illegal adalah sama-sama orang asli papua yang mempunyai pembina organisasi yang satu, yaitu gubernur papua barat daya, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan mediasi oleh pemerintah provinsi.
“Semua inikan masyarakat papua yang mempunyai hak yang sama, namun pemerintah harus melihat organisasi yang sah ataupun yang tidak sah. Bisa saja organisasi yang tidak sah, bergabung menjadi satu dengan yang sah secara hukum, sehingga tidak menimbulkan perpecahan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Fatra mengajak seluruh lapisan masyarakat di papua barat daya untuk tetap mendukung program pemerintah, dalam membangun provinsi terbungsuh di negara kesatuan republic Indonesia.
