MetroTanah Papua

Ketua FOPERA Provinsi PBD Apresiasi Satgas TNI, Tak Korbankan Warga Sipil Saat Kontak Tembak dengan OPM

×

Ketua FOPERA Provinsi PBD Apresiasi Satgas TNI, Tak Korbankan Warga Sipil Saat Kontak Tembak dengan OPM

Sebarkan artikel ini

SORONG, sorongraya.co– Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (FOPERA) Provinsi Papua Barat Daya, Yanto Ijie, mengapresiasi langkah Satgas TNI yang dinilai mengedepankan perlindungan warga sipil dalam operasi pengejaran kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Maybrat.

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul kontak tembak antara pasukan gabungan TNI, yakni Denkel 4 Satgas Rajawali 5 dan Satgas Yonif 9 Marinir, dengan kelompok bersenjata di wilayah Maybrat, Jumat (9/10/2026). Peristiwa itu dilaporkan menewaskan Komandan Operasi OPM Kodap IV/Sorong Raya, Manfret Fatem, beserta dua anggotanya.

Yanto Ijie mengatakan, operasi keamanan yang dilaksanakan aparat bertujuan menjaga stabilitas keamanan wilayah serta melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata. Menurutnya, upaya penegakan keamanan perlu dilakukan secara tegas, tetapi tetap memperhatikan keselamatan warga sipil.

“FOPERA mengapresiasi upaya pengejaran terhadap kelompok kombatan bersenjata. Sejauh ini, aparat berupaya menghindari jatuhnya korban dari kalangan warga sipil dalam penyisiran dan pengejaran terhadap kelompok tersebut,” ujar Yanto Ijie kepada awak media. Rabu (14/10/2026).

Ia menegaskan, dalam setiap operasi keamanan, aparat harus dapat membedakan kelompok yang terlibat langsung dalam pertempuran dengan masyarakat sipil yang tidak ikut serta dalam permusuhan.

Menurutnya, prinsip hukum humaniter internasional mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk melindungi warga sipil. Mereka yang telah menyerah, terluka, sakit, atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran juga harus mendapatkan perlindungan dan diperlakukan secara manusiawi.

Sementara itu, pihak yang hanya memberikan dukungan nonmiliter dan tidak terlibat langsung dalam pertempuran tidak serta-merta dapat dijadikan sasaran operasi militer. Penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yanto berharap, operasi pengejaran terhadap kelompok bersenjata di wilayah Papua Barat Daya tetap dilaksanakan secara profesional dan terukur, dengan mengutamakan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar lokasi konflik.

FOPERA juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak menyebarkan narasi yang berpotensi memperkeruh situasi keamanan di daerah rawan konflik. Sebaliknya, semua pihak diharapkan turut menjaga ketertiban dan menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat.

“NKRI adalah rumah besar kita bersama. Jangan lagi membangun pemisahan, melainkan mari kita rawat bersama NKRI sebagai kebanggaan kita, anak bangsa,”tutupnya.(***)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.