Rapat penandatanganan peta pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di kantor sekretariat PBD kompleks perkantoran Walikota Sorong. Selasa, 11 Desember 2018. /Foto: Junaedi
Metro

Kantor Papua Barat Daya Resmi Difungsikan

Bagikan ini:
  • 591
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    591
    Shares

SORONG, sororaya.co – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Piter Kondjol lakukan penandatanganan peta Provinsi Papua Barat Daya yang menandakan bahwa mulai hari ini 11 Desember 2018 sekretariat pemekaran Provinsi PBD telah aktif berfungsi.

Berlangsung di kantor sekretariat PBD kompleks perkantoran Walikota Sorong, dihadiri Walikota Sorong, Drs, Ec, Lambert Jitmau, MM., dan Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Yosafat Kambu dan tamu undangan. Selasa, 11 Desember 2018.

“Hari ini merupakan sejarah bagi anak-anak papua barat. Karenanya layak kita berikan apresiasi kepada Ketua DPR Papua Barat, Wali Kota Sorong maupun Kepala Sekretariat,” kata Yosafat.

Penandatanganan peta pemekaran Provinsi PBD oleh Ketua DPR PB, Pieter Kondjol disaksikan Walikota Sorong, Lambert Jitmau, Yosafat Kambu selaku Ketua Presidium Pemekaran provinsi PBD dan perwakilan dari kabupaten-kabupaten. /Foto: Junaedi

Menurutnya, setelah penandatanganan ini kantor sekretariat resmi dibuka. Dalam melaksanakan tugas tim tidak bekerja sendiri tetapi di bawah naungan Walikota Sorong yang sekaligus menjadi orang tua.

“Dalam menjalankan sekretariat ini selain Ketua DPR Papua Barat, seluruh unsur muspida tergabung didalamnya guna menopang kinerja hingga menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya yang mandiri. Ketika Provinsi ini (PBD) hadir otomatis kita semua akan merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Yosafat berharap, dengan penandatanganan peta provinsi PBB merupakan momen penting selaku anak bangsa patut bangga. Ini merupakan kesuksesan anak negeri yang ada di seluruh wilayah Sorong-Raya dalam menanggapi perbedaan yang ada.

Ia mengimbau agar mari kita bersatu, menyatakan perbedaan ada membangun Provinsi Papua Barat Baya yang mana hari ini merupakan momen penting bagi semua.

“Yang katakan bahwa PBD hadir untuk satu orang itu siapa, Provinsi PBD hadir untuk semua orang. Papua Barat Daya bukan milik ketua presidium, atau milik seseorang saja, kami hadir hanya sebagai pejuang menghadirkan Provinsi ini,” kata dia

Senada disampaikan Walikota Sorong, Drs. Ec. Lambert Jitmau, M.M. mari duduk bersama, bicara bersama tentang pemekaran papua barat daya yang damai tanpa membeda-bedakan suku ras agama dan golongan.

Jika berbicara soal pelaku sejarah, kita lihat yang memperjuangkan Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah putra terbaik Sorong Raya, yaitu Alm. Yap Salossa, Alm. Decky Asmuruf dan Jimmy Demianus Idjie, merekalah yang memperjuangkan pemekaran Papua Barat.

“Namun apa yang mereka dapatkan, tidak ada. Meski demikian, seluruh masyarakat yang ada menikmati hasil perjuangan mereka. Sama halnya dengan perjuangan pemekaran yang dilakukan Yosafat Kambu selama 12 tahun. Berbagai lika-liku, tantangan dan semangat yang mengantarkan pemekaran PBD ada hingga hari ini,” tegas Lambert.

“Kita harus puas dengan hadirnya provinsi PBD ini, agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kita harus bermimpi agar PBD segera hadir bukan untuk saya selaku wali kota tetapi untuk kita semua,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPR Papua Barat, Piter Kondjol ketika ditanya soal kesiapan anggaran PBD yang sebentar lagi sudah penghujung tahun, Ia menyampaikan, secara keseluruhan pemerintah provinsi papua barat tidak akan tinggal diam, pasti akan membantu.

Saat ini, kami di DPR Papua Barat, tanggal 12 Desember melaksanakan sidang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda-APBD) tahun 2019, yang mudah-mudahan saja ada komitmen bersama untuk membantu Provinsi Papua Barat dalam hal menyiapkan anggaran guna percepatan pemekaran provinsi PBD. “Bagi kami tidak ada masalah, tinggal kami dorong saja,” ucap Piter.

Lanjut dikatakan, ada tiga hal yang disiapkan oleh tim percepatan pemekaran PBD. Yang pertama dokumen mengenai pemekaran sudah lengkap. Kedua, menunggu surat yang belum ditandatangani oleh Bupati Raja Ampat. Jika Bupati Raja Ampat sudah teken (tanda tangani), maka selanjutnya kami akan mengajukan ke Surat Keputusan (SK) ke Gubernur Papua Barat untuk merevisi Surat Keputusan Gubernur yang lama yang belum sempat memasukan Kabupaten Raja Ampat. Sementara poin ketiga, koordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

“Semoga tahun 2019 mendatang moratorium pemekaran dibuka, sehingga kehadiran Papua Barat Daya bisa lebih cepat,” tandasnya. [jun]


Bagikan ini:
  • 591
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    591
    Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.