SORONG sorongraya.co – Isu terkait Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sorong, Poltak Silitonga (PS) yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (25/06/2019) oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Sorong dibantah oleh Kasat Reskrim Polres Sorong, AKP Dodi Pratama, S.IK.
Ditemui sejumlah wartawan, Rabu siang, 26 Juni 2019, Dodi menjelaskan, Senin kemarin, 25 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 WIT ada laporan dari masyarakat yang mengeluhkan lamanya pengurusan sertifikat sehingga masyarakat konfirmasi kepada yang bersangkutan, namun terjadi keributan dan melapor ke Polres Sorong.
Selanjutnya, Polres Sorong melakukan pengecekan dan membawa kedua belah pihak ke Polres. Ternyata, kata Dodi, setelah diluruskan oleh Plt. Kepala BPN Kabupaten Sorong, pengurusan sertifikat mengalami keterlambatan dikarenakan salah satu Kepala Seksi yang menangani pembuatan sertifikat sedang berada di luar daerah sehingga berkasnya belum bisa ditandatangani.
Disinggung mengenai nilai pengurusan sertifikat 200 juta rupiah, Dodi menjawab, kami baru tahu informasi ini dari wartawan. “Yang jelas mengenai OTT itu tidak ada,”ujar Dodi.
Sebelumnya, beredar isu Plt Kepala BPN Kabupaten Sorong, Poltak Silitonga tertangkap dalam operasi OTT penyidik tipikor polres Sorong di kantor BPN Kabupaten Sorong, Selasa (25/06/2019) sekitar pukul 15.30 WIT.
Begitupun informasi yang didapat di lapangan bahwa PS yang juga merangkap sebagai Kepala BPN Kota Sorong terjaring OTT terkait pengurusan tanah di Salawati, Kabupaten Sorong. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah barang bukti berupa uang yang diamankan dari operasi OTT tersebut.
Anehnya, setelah dilakukan penelusuran di kantor BPN Kabupaten Sorong, konon katanya PS berada di kantor BPN Kota Sorong. Namun, setelah wartawan mendatangi kantor BPN Kota Sorong hendak bertemu PS untuk konfirmasi, salah satu pegawai keamanan yang enggan menyebutkan namanya mengatakan “bapak tidak ada, sudah berangkat. “saya tidak tahu berangkat kemana,” ujarnya. [jun]
