Konferensi Pers penutupan ICBE 2018 tentang keanekaragaman hayati ekowisata dan ekonomi kreatif di tanah Papua. (Foto: Kris Tanjung)
Metro

ICBE 2018 Lahirkan 14 Komitmen, Dominggus Mandacan: Ini Tanggung Jawab Bersama

Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANOKWARI, sorongraya.co- Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan mengajak semua elemen melaksanakan dan mengawal hasil kesepakatan ICBE 2018, yang melahirkan 14 komitmen seperti tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) bersama Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Harapan kita semua hasil dari ICBE 2018 ini benar-benar menguntungkan masyarakat khususnya Adat. Ini tanggung jawab kita untuk melaksanakan dan mengawalnya,” ucap Dominggus saat ditemui awak media usai menutup kegiatan. Rabu malam, 10 Oktober 2018.

Menurutnya program-program yang telah disepakati menjadi komitmen dan harus disosialisasikan sehingga berjalan dengan baik karena sangat menguntungkan masyarakat adat.

Adapun poin penting yang segera dicapai dalam kesepakatan ini adalah komitmen pembangunan keberlanjutan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Papua dan Papua Barat yang mengakomodir minimal 70% dari luas daratan sebagai kawasan lindung.

Hal ini guna melindungi masyarakat dan Adat sehingga melahirkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi dan Perda untuk Kabupaten.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan saat bersua dengan salah satu Delegasi Asing usai penutupan ICBE 2018. (Foto: Kris Tanjung)

Selain itu lanjut Dominggus, adanya komitmen untuk menjunjung tinggi penegakan hukum terkait peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan pembangunan berkelanjutan. Mempercepat perdasus tentang Dana Bagi Hasil dan implementasinya.

“Yang jelas 14 item menjadi komitmen bersama, ini harus betul-betul kita implementasikan,” kata Dominggus.

Senada Sekda Papua Barat, Nataniel D. Mandacan menuturkan, hal yang segera dicapai yakni mengakomodir minimal 70% luas daratan sebagai kawasan lindung. Dan hal ini sangat sinkron akan lahirnya Perdasus sebagai pengakuan masyarakat adat.

“Sebagai contoh, industri kelapa sawit harus membangun industri turunan yang menguntungkan masyarakat adat. Dalam Raperdasus tersebut mengatur perusahan wajib memberi nilai tambah dari potensi yang menguntungkan masyarakat adat,” jelasnya saat menggelar jumpa pers usai penutupan Konferensi international tentang keanekaragaman hayati ekowisata dan ekonomi kreatif di tanah Papua. [krs]


Bagikan ini:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.