SORONG, sorongraya.co-Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua Barat Daya menggelar High Level Meeting guna membahas program kerja lintas instansi sekaligus merumuskan strategi mengatasi defisit dan kelangkaan komoditas yang berpotensi memicu inflasi.Kamis (16/7/2026).
Dalam rapat tersebut, setiap instansi memaparkan program kerja sesuai tugas pokok dan kewenangannya untuk memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta menjaga stabilitas harga melalui penerapan pilar 4K TPID, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Arif Rahadian mengatakan, salah satu inovasi yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah program Gerakan Pangan Murah (SIGERAK). Program ini mengusung konsep operasi pasar bergerak (mobile) yang menjangkau berbagai wilayah, sehingga tidak hanya terpusat di pasar-pasar tradisional.
“Program seperti SIGERAK merupakan bentuk inovasi yang kami dorong di dalam TPID. Melalui gerakan pangan murah yang bersifat mobile, masyarakat di lebih banyak lokasi dapat memperoleh komoditas dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu mengendalikan inflasi dari sisi harga,” ungkap Arif usai Rapat TPID
TPID juga mendorong pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait untuk terus menghadirkan terobosan dalam mengatasi defisit maupun kelangkaan komoditas yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga.
Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bahwa pengendalian inflasi dilakukan melalui dua pendekatan, yakni strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang.
“Untuk jangka pendek, langkah yang dilakukan adalah memastikan pasokan segera tersedia ketika terjadi kelangkaan atau gejolak harga. Instansi pengampu komoditas dapat melakukan intervensi dengan mendatangkan pasokan dari luar daerah agar harga kembali stabil,”tambahnya.
Sementara itu, strategi jangka panjang difokuskan pada penyelesaian persoalan yang bersifat struktural, seperti tata niaga dan peningkatan kapasitas produksi daerah.
Papua Barat Daya diakui masih mengalami defisit pada sejumlah komoditas tertentu. Karena itu, pemerintah terus mendorong program-program yang dapat meningkatkan kemandirian daerah, salah satunya melalui program cetak sawah guna memenuhi kebutuhan beras tanpa bergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar daerah.
“Strategi jangka pendek dan jangka panjang harus berjalan bersamaan. Jangka pendek untuk mengatasi gejolak harga saat ini, sedangkan jangka panjang diarahkan agar Papua Barat Daya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” jelasnya.
Meski demikian, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari dalam daerah. Komoditas hortikultura seperti bawang dan cabai, misalnya, masih memerlukan pasokan dari daerah penghasil.
Oleh sebab itu, TPID terus mendorong penguatan kerja sama antar daerah, baik dengan Papua Barat maupun provinsi lain seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara yang merupakan sentra produksi hortikultura.
Selain kerja sama antarpemerintah (government to government), implementasi di tingkat pelaku usaha juga diperkuat melalui skema business to business (B2B). Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama antara pelaku usaha di Papua Barat Daya dan Papua Barat guna menjamin kelancaran distribusi komoditas.
“Ke depan, model kerja sama B2B tersebut akan terus diperluas agar daerah yang memiliki surplus produksi dapat membantu memenuhi kebutuhan daerah yang masih mengalami defisit komoditas, sehingga stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga,”tutupnya.
