WAMENA, sorongraya.co – Eskalasi konflik dan persoalan keamanan yang melanda kawasan Papua Pegunungan kembali menjadi sorotan serius dari kacamata kemanusiaan. Gelombang keresahan masyarakat memicu desakan agar tak ada lagi warga sipil yang menjadi korban, sekaligus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk membuka ruang dialog inklusif demi mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.
Aspirasi mendesak tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Mendorong Dialog, Perlindungan Masyarakat Sipil, dan Jalan Damai Menuju Papua yang Aman, Bermartabat, dan Berkeadilan” yang berlangsung di Hotel Grand Sartika, Wamena, Sabtu 26 September 2026.
Forum strategis ini menghadirkan lintas elemen masyarakat, mulai dari akademisi, anggota legislatif, tokoh adat, tokoh agama, kelompok pemuda, LSM, perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), organisasi mahasiswa, paguyuban, hingga jajaran TNI dan Polri. Fokus utama pertemuan ini berpusat pada upaya nyata menghentikan dampak buruk konflik terhadap kehidupan warga, khususnya dalam menjamin keselamatan masyarakat sipil serta keberlangsungan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Ketua Papua Muda Progresif, Yops Alegen Itlay, menegaskan bahwa konflik bersenjata belakangan ini telah menciptakan rasa tidak aman yang meluas, baik bagi warga lokal maupun non-Papua. Menurutnya, kompleksitas persoalan di Papua tidak bisa lagi dipandang dari satu sudut pandang.
“Persoalan Papua sangat kompleks. Oleh karena itu, semua pihak harus diberikan ruang yang setara untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya secara terbuka,” kata Yops kepada wartawan usai dialog.
Ia menekankan bahwa pihaknya secara sadar memilih jalan dialog dan pendekatan intelektual dalam menyuarakan aspirasi warga yang terdampak. Namun, Yops mengingatkan bahwa dialog tidak boleh berhenti sebagai ajang pertukaran gagasan semata, melainkan harus menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat dieksekusi oleh pemerintah daerah hingga pusat.
Dampak konflik di Papua Pegunungan tidak hanya merusak kondisi keamanan, tetapi juga memutus akses pelayanan publik. Yops menyoroti maraknya penarikan tenaga kesehatan (nakes) dan guru dari wilayah kecamatan/distrik ke area perkotaan akibat ancaman keselamatan.
“Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan, dan anak-anak butuh sekolah. Ketika tenaga pelayan publik ditarik, pada akhirnya rakyat kecil yang menjadi korban,” tegas Yops.
Ia berharap hasil rumusan dari forum Wamena ini dapat direspon secara serius oleh pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat guna melahirkan kebijakan nasional yang berpihak pada keselamatan warga.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Panitia Diskusi Publik, Jasman Yalegat, menegaskan bahwa penanganan krisis kemanusiaan di wilayah-wilayah rawan seperti Tolikara, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, dan Yahukimo tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Konflik yang berkepanjangan melahirkan trauma psikologis dan rasa waswas yang tak kunjung usai. Kita memerlukan keterlibatan penuh dari seluruh pihak untuk menciptakan suasana aman, sehingga masyarakat Papua bisa membangun peradaban kehidupan yang lebih baik,” ujar Jasman.
Jasman memastikan bahwa diskusi publik ini dirancang bukan sekadar ajang seremonial, melainkan forum perumusan gagasan ilmiah yang komprehensif. Dokumen rekomendasi dari forum ini akan diserahkan secara resmi kepada jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan penanganan konflik dan perlindungan warga.
Mendesaknya perlindungan bagi warga sipil di Papua sejalan dengan temuan Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam laporan pemantauan periode Januari–Juni 2026, Komnas HAM mencatat 42 peristiwa kekerasan di Papua yang mengakibatkan 59 orang meninggal dunia, di mana mayoritas korban merupakan warga sipil. Komnas HAM mendorong penegakan hukum yang akuntabel, perlindungan prioritas bagi warga sipil, serta penanganan pengungsi internal secara cepat.
Pada akhirnya, keberhasilan penyelesaian konflik di Papua tidak diukur dari seberapa banyak forum digelar atau seberapa tebal dokumen rekomendasi disusun. Ukuran hakiki dari perdamaian adalah ketika rakyat dapat hidup tenang, anak-anak dapat kembali mengecap pendidikan, pelayanan kesehatan berjalan normal, dan tidak ada lagi keluarga yang kehilangan anggota tercintanya akibat pusaran kekerasan.
Dari Wamena, pesan tegas itu kembali digemakan: buka pintu dialog, perkuat perlindungan warga sipil, dan wujudkan jalan damai bagi Papua.
