SORONG, sorongraya.co – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tengah menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Kepulauan. RUU tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dan penganggaran antara wilayah daratan dan kepulauan.
Selama ini, pembangunan dan penganggaran daerah dinilai masih menggunakan pendekatan daratan. Padahal, biaya operasional, pelayanan publik, serta pembangunan di wilayah kepulauan membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar karena faktor geografis dan keterbatasan akses transportasi.
Anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Robert Joppy Kardinal, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan RUU Kepulauan.
Menurutnya, karakteristik wilayah kepulauan tidak bisa disamakan dengan daerah yang berada di daratan. Jarak antarkampung, biaya transportasi laut, kondisi cuaca, hingga waktu tempuh menjadi faktor yang membuat pelayanan publik di wilayah kepulauan membutuhkan biaya lebih besar.
Salah satu contoh nyata, kata Robert, adalah Kabupaten Raja Ampat yang memiliki wilayah geografis berupa kepulauan dengan kampung-kampung yang tersebar di berbagai pulau.
Seorang kepala distrik di Raja Ampat, misalnya, harus menjangkau sejumlah kampung yang letaknya berjauhan dan dipisahkan oleh laut. Kondisi tersebut membuat kebutuhan operasionalnya berbeda dengan kepala distrik yang bertugas di wilayah daratan seperti Kota Sorong.
“Kalau di Kota Sorong, punya motor isi bensin satu liter sudah sampai ke kantor distrik sebelah. Tapi kalau di laut, isi minyak puluhan liter dulu baru bisa sampai ke satu kampung. Belum kalau ombak besar, belum biaya perahu, belum waktu tempuh yang bisa berhari-hari,” ujar Robert kepada sorongraya.co belum lama ini. Sabtu, 03 Oktober 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut menggambarkan adanya persoalan dalam formula penganggaran yang selama ini diterapkan secara umum. Ketika wilayah daratan dan kepulauan mendapatkan formula anggaran yang sama, pelayanan yang diterima masyarakat pada akhirnya berpotensi berbeda karena tingginya biaya operasional di wilayah laut.
Biaya transportasi laut, lanjutnya, menjadi salah satu beban terbesar. Pengawasan pemerintahan, distribusi logistik, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit.
Selain itu, tingginya biaya distribusi juga berdampak terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat di kampung-kampung kepulauan. Biaya angkut dan kebutuhan bahan bakar membuat harga sejumlah kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan dapat jauh lebih tinggi dibandingkan di pusat perkotaan seperti Kota Sorong.
Karena itu, konsep daerah kepulauan, menurut Robert, bukan semata-mata berkaitan dengan pemekaran wilayah atau pembentukan struktur pemerintahan baru, tetapi juga harus menjadi instrumen afirmasi anggaran bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
Dengan adanya pengaturan khusus mengenai daerah kepulauan, pemerintah diharapkan dapat memperhitungkan indeks kemahalan geografis secara berbeda. Selain itu, diperlukan dukungan anggaran khusus untuk transportasi laut, insentif bagi tenaga pendidik yang bertugas di pulau-pulau terluar, serta anggaran untuk meningkatkan konektivitas antarpulau.
“Selama kita masih disamakan dengan daratan, selamanya kepulauan akan tertinggal. Kepala distrik di kepulauan itu bukan tidak mampu, tapi negara belum hadir dengan hitungan biaya yang adil untuk wilayah laut,” tambahnya.
Dorong Sekolah di Setiap Kampung
Robert juga menyampaikan gagasan agar pembangunan pendidikan di wilayah kepulauan dilakukan lebih dekat dengan masyarakat. Salah satunya dengan mendorong pembangunan sekolah di setiap kampung sehingga anak-anak tidak harus menempuh perjalanan jauh atau berpindah pulau hanya untuk mendapatkan pendidikan.
Menurutnya, pemerintah juga dapat menyiapkan program khusus untuk mencetak tenaga pendidik yang berasal dari kampung setempat.
“Setiap kampung mau dibangun sekolah supaya ada sekolah di masing-masing kampung. Jadi anak-anak tidak perlu jauh-jauh sekolah,” ujarnya.
Selain pembangunan sekolah, Robert mengusulkan agar anak-anak dari kampung setempat diberikan kesempatan untuk dididik dan dipersiapkan menjadi guru di kampung asal mereka.
Mereka, kata dia, dapat menjalani pendidikan sambil mengabdi sebagai tenaga pendidik. Setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah, mereka diharapkan dapat memperoleh kesempatan menjadi aparatur sipil negara atau ASN.
Skema tersebut dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan guru di wilayah terpencil sekaligus mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan negara untuk mendatangkan tenaga pendidik dari luar daerah.
“Anak dari kampung mana yang mau menjadi guru khusus di kampungnya, bisa mengabdi sebagai guru sambil kuliah. Nanti bisa diangkat menjadi PNS agar dapat mengurangi beban biaya pengeluaran yang begitu besar,” katanya.
Robert berharap RUU Kepulauan nantinya mampu memberikan dasar kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik geografis wilayah kepulauan.
Dengan demikian, pembangunan di Tanah Papua diharapkan tidak hanya berpusat di wilayah daratan dan perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar dan kawasan pesisir.
Menurutnya, kehadiran negara di wilayah kepulauan harus diwujudkan melalui kebijakan anggaran dan pelayanan publik yang memperhitungkan kondisi geografis serta biaya nyata yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah dalam menjangkau setiap pulau.
