MANOKWARI, sorongraya.co – Anggaran Makan Minum untuk SMK Taruna di Manokwari Papua Barat diduga menyalahi prosedur, hal ini membuat aktivis Mahasiswa Bakal mengadukan ke Penegak Hukum di Papua Barat.
Diketahui Pemerintah Papua Barat melalui Dinas Pendidikan pada Tahun 2024 menganggarkan sekitar Rp11 Miliar untuk anggaran Makan Minum di SMK Taruna, celakanya proses ke pihak ketiga diduga tanpa melalui lelang.
Padahal mekanisme berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan perubahan Pepres Nomor 12 Tahun 2021 tentang kriteria pengadaan barang dan jasa dibawa Rp200 juta melalui penunjukan langsung.
Baca: Panitia Musda Buka Pendaftaran Calon Ketua KNPI Kota Sorong
Rusmanudin Kelkusa Mahasiswa di Manokwari mengatakan pihaknya akan membawa hal ini ke ranah hukum, atau aparat penegak hukum untuk menjadi efek jera bagi pihak lain.
“Dari hasil, Kajian kami mendapatkan bahwa pengadaan anggaran makan minum di SMA Taruna Tahun 2023-2024 tidak melalui lelang, padahal nilainya proyek mencapai Rp11 Miliar,” kata Rusmanudin di Manokwari Minggu, 08 Februari 2026.
Menurut Dia proses penunjukan ke pihak ketiga dengan nilai sebesar ini menyalahi peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan barang dan jasa (Barang dan Jasa).
Baca juga: Menagih Nyali Nega di Jantung Fiskal: Mengaga OTT KemenKeu Bukang Sekedar “Shock Therapy”
“Ini perlu menjadi perhatian Gubernur agar kedepan mekanisme harus dijalankan, bagi yang sudah terlanjur seperti Anggaran makan minum ini menjadi perhatian penegak hukum,” tuturnya.
Proyek yang menghindari proses lelang tanpa sah dengan nilai diatas Rp200 juta seharusnya memenuhi unsur pidana korupsi.
“Kami minta penegak hukum, memeriksa Kepala Dinas Pendidikan yang menjabat Tahun 2023-2024 dan juga pihak ketiga yang terlibat dalam pemenangan lelang,” ucapnya.(mar)
