MANOKWARI, sorongraya.co- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meminta media massa ikut mengawal pengelolaan dan penggunaan uang Negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, Paula Henry Simatupang saat menggelar lokakarya media cetak elektronik dan online di Auditorium BPK. Jumat, 5 Oktober 2018.
Ia mengatakan BPK RI Perwakilan Papua Barat sampai dengan Semester I Tahun 2018 telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggran 2017. Pemeriksaan atas penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD 2017.
Untuk itu digelarnya kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman lebih lanjut terkait laporan hasil pemeriksaan, khususnya kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat pada Semester 1 Tahun 2018.
“Dimana telah dilakukan pemeriksaan laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian Negara atau Daerah untuk semester I tahun anggaran 2018. Dari hasil pemantauan pentindak lanjutan atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2018,” ujarnya.
Dikatakan jika pada pemeriksaan laporan keungan tahun anggaran 2017, dari 14 entitas pemeriksaan terdapat 9 entitas memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan lima entitas memperoleh Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Pihaknya akan terus mendorong entitas agar upaya menciptakan pelaksanaan dan penatausahaan untuk pertanggung jawaban demi keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Bahwa semester II ini sedang dilaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap pengelolaan dana desa, pengelolaan JKN dan pengelolaan dana pendidikan,” kata dia.
Ia berharap melalui kegiatan media workshop ini dapat tercipta hubungan dan kesepahaman serta kerja yang sama saling mendukung antara BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dan media massa di Papua Barat dalam menyebarkan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara secara jelas dan akurat serta menjadi alat komunikasi kepada dengan media dan masyarakat setempat.
“Sehingga masyarakat luas dapat mengetahui sampai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” jelas Henry sebagaimana pres release yang diterima sorongraya.co.
Dalam pertemuan tersebut juga hadir Kepala Sub Auditorat Papua Barat 1, Suhardi yang sekaligus bertindak sebagai moderator dan Kepala Sub bagian humas dan TU Yonice Kambu. [krs]
