WAISAI, sorongraya.co – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Raja Ampat tahun 2019, yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Raja Ampat pada Senin 13 Juli 2020 berlangsung alot. Dalam pembahasan tersebut Fraksi Golkar memilih keluar dari ruang sidang.
Ketua Fraksi Golkar, Martinus Mambraku menuturkan bahwa fraksi Golkar memilih keluar (walk out) karena ingin menjawab tuntutan aksi demo oleh Aliansi Masyarakat Peduli Raja Ampat (AMPERA) beberapa waktu lalu terkait LKPj bupati Raja Ampat tahun 2020.
Kata Martinus Mambraku, dalam aksi demo saat itu, Aliansi Masyarakat Peduli Raja Ampat meminta agar DPRD tidak melanjutkan pembahasan LKPj karena sebelumnya sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Setelah tanggapannya tidak mendapat respon dalam ruang sidang, ketua fraksi meminta seluruh anggota fraksi Golkar untuk meninggalkan ruangan sidang. Tak hanya itu terlihat juga wakil ketua dua DPRD Charles Imbir juga ikut meningalkan ruangan sidang tersebut.
Menurut Mambraku, fraksi Golkar harus memilih walk out dari ruangan sidang karena ingin menjawab tuntutan aksi demo Ampera soal LKPj. “Kalau itu tidak dilakukan maka secara hukum fraksi Golkar merasa terlibat dikemudian hari dan menjadi bagian yang akan dituntut. Padahal nyata – nyata ada aksi demo tapi kami tetap berikan tanggapan atau lanjutkan pembahasan ini,” kata Mambraku kepada sejumlah wartawan.
Selaku ketua fraksi, dirinya mengaku bersikap tegas dan juga meninggalkan ruangan sidang demi menyelamatkan 20 anggota DPRD apabila kedepan adanya presur dari lembaga hukum. “Bila hal itu tetap dilanjutkan maka anggota akan menanggung resiko masing-masing. Untuk itu, mesti diketahui bahwa fraksi Golkar tidak ikut serta dalam pembahasan LKPj yang diberikan WTP oleh BPK – RI,” pungkasnya. [dav]
Editor: Junaedi
Respon (1)