SORONG, sorongraya.co – Aktivis dan Pegiat Anti Korupsi Andrew Warmasen meminta Penyidik Polresta Sorong Kota segera menetapkan tersangka dugaan korupsi, Pengadaan Pakaian Dinas di DPR Provinsi Papua Barat Daya sebelum akhir tahun 2025.
Kata Andrew, perbuatan korupsi sangat merusak berbagai sektor. Secara fundamental, korupsi dapat menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan sistem.
Andrew menilai para pelaku sepatutnya mendapat hukuman yang setimpal, sebab papua barat daya merupakan provinsi termuda di Indonesia, sehingga sangat disayangkan ada oknum pejabat yang berani melakukan perbuatan tercela tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima Andrew dari sumber terpercaya, kerugian negara akibat perbuatan korupsi tersebut kurang lebih mencapai Rp 700 juta.
Menurutnya anggaran sebanyak itu akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada warga yang membutuhkan, atau program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.
“Kami meminta Kapolresta Sorong Kota agar menetapkan para tersangka dugaan korupsi pakaian dinas DPR Papua Barat Daya, sebelum akhir tahun 2025,” tegas Andrew Warmasen kepada sorongraya.co.
Tak hanya itu, Andrew menduga jika pelaku korupsi pakaian dinas di lembaga terhormat tersebut lebih dari satu orang. Sehingga penetapan tersangka diakhir tahun 2025 merupakan kado istimiwa bagi para koruptor dan provinsi papua barat daya.
Andrew Warmasen mewakili masyarakat papua barat daya memberikan apresiasi kepada penyidik Tipikor Polresta Sorong Kota, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Papua Barat Daya, atas kolaborasi dan kerja keras sehingga membuahkan hasil yang memuaskan.
Perlu diketahui bahwa, sebelumnya penyidik Tipikor Polresta Sorong Kota telah memeriksa 18 saksi terkait kasus tersebut.
Sebelumnya, diketahui pagu anggaran pengadaan pakaian dinas tersebut bernilai Rp1 miliar.
